Jayapura - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua tahun 2024 memasuki hari terakhir, Rabu (23/10). Ujian ini berlangsung di Wisma Atlet Mandala, Kota Jayapura, dari tanggal 19 hingga 23 Oktober 2024.
Sebanyak 1.495 peserta mengisi berbagai formasi di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ikut serta dalam seleksi ini. Formasi tersebut meliputi bidang Administrasi,Pelayanan Hukum, Pemasyarakatan, serta Keimigrasian. SKD bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar calon pegawai, sesuai dengan Peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018.
Tes SKD dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT), yang terdiri dari beberapa materi seperti Tes wawasan kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Arjun Miftahur Rahmat, alumni SMA Negeri 3 Merauke yang merupakan salah satu peserta ujian dengan Skor Tertinggi hari ini 401, mengungkapkan harapannya terhadap hasil seleksi CPNS tahun ini. “Ini pertama kalinya saya ikut SKD CPNS, dan saya sangat berharap bisa lolos,” ujarnya penuh semangat.
Kadivmin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan SKD berjalan lancar dan tertib. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan transparansi dalam proses seleksi ini,” katanya.
Panitia SKD ini melibatkan tim gabungan dari Kanwil Kemenkumham Papua, Tim Biro SDM Kemkumham RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan lancer dan profesional.
Peserta yang dinyatakan lulus SKD akan melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Proses SKB ini akan menentukan siapa saja yang akan menjadi pegawai di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Papua.
Panitia yang dalam hal ini Kabag Umum Dina Aplena berharap agar seluruh tahapan seleksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pegawai yang kompeten. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan pelayanan publik Kemenkumham, khususnya di Provinsi Papua.
Pelaksanaan yang transparan dan profesional juga menjadi cerminan dari komitmen Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham) untuk terus memperbaiki kualitas birokrasi. (Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)
