Jayapura, 26 Juli 2024

Bertempat di aula utama Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Kanwil Papua Gelar Sosialisasi ke Seluruh Satuan Kerja dalam rangka Komitmen Penegakan Disiplin Pegawai dan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kanwil Papua Gelar Sosialisasi ke Seluruh Satuan Kerja se Papua. Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zuliansyah didampingi oleh Kepala Bagian Umum Dina Aplena. Turut hadir Kepala Bagian Program dan Humas Victor Lucky Maturbongs dan Kepala Subbagian Kepegawaian Imanuel H Yefun.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zuliansyah menghimbau seluruh satuan kerja untuk segera melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Ham (P2HAM). ” Segera mengupload data dukung P2HAM paling lambat awal September dan Konsultasikan ke Kanwil jika ada kesulitan, atau hal-hal yang belum jelas” ungkap Zuliansyah. Sesi kedua pada sosialisasi dipaparkan oleh Dina Aplena selaku Kabag Umum. Dina mempaparkan prinsip dasar PP 94 rahun 2021 diaman yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung. ”Setiap atasan langsung yang mengetahui/mendapat informasi thd dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, maka wajib diperiksa (Pasal 26 ayat(1))” ungkap Dina.

Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba Kembali menegaskan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja untuk senantiasa memantau setiap pegawainya. ”Bapak ibu harap lebih memperhatikan jika pegawai tersebut akan mengambil kredit di Bank untuk dilihat jangan sampai melebihi kemampuan bayarnya, karena hal itu yang membuat seorang pegawai menjadi malas masuk kantor dengan alasan gaji dan tunjangan habis untuk bayar hutang kredit” tegas Anthonius. Lebih lanjut disampaikan oleh Anthonius dimana proses penegakan hukuman disiplin sedang berproses untuk memberikan efek jera bagi ASN yang tidak disiplin.

Jakarta - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyesalkan adanya intimidasi kepada jemaat Gereja Tesalonika pada 30 Maret 2024 yang sempat viral beberapa hari belakangan. Menurutnya intimidasi semacam itu tidak boleh ditoleransi karena berpotensi mengikis ikatan kebangsaan.

"Terlebih kita melihat bersama ada sikap mengolok-olok jemaat gereja Tesalonika tentu ini mengikis ikatan kebangsaan dan sama sekali tidak merefleksikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia," jelasnya.

Dhahana menekankan Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kemajemukan atau keberagaman termasuk dalam beragama. Penghormatan yang tinggi di dalam hak untuk beragama itu kemudian dimuat di dalam konstitusi. "Sebagai warga negara yang baik, mari kita menghormati hak umat beragama dalam menjalankan ibadah sebagai hak konstitusionalnya," kata Dhahana.

Direktur Jenderal HAM menghimbau agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, FKUB, dan para pemangku kebijakan terkait dapat memenuhi dan melindungi hak warga negara dalam menjalankan ibadah. Pasalnya, Ia menuturkan bila pemerintah tidak memfasilitasi hak beribadah umat beragama maka merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM.

"Jika memang ada kendala dalam perizinan rumah ibadah, maka perlu dibantu dan difasilitasi jangan sampai hak beribadah yang merupakan HAM tidak dipenuhi," ujarnya.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Polres Metro Tangerang dalam memediasi persoalan ini. Sehingga jemaat gereja Tesalonika dapat beribadahsementara di aula kantor lama kecamatan Teluknaga.

Kendati demikian, Dhahana mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari 2023 silam terkait pentingnya menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi dan melindungi hak umat beragama dalam beribadah. "Sebagaimana arahan Bapak Presiden, jangan sampai konstitusi itu kalah oleh sebuah kesepakatan yang mencederai hak konstitusional warga negara," kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengakui toleransi antar umat beragama merupakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Diakuinya, masih ada pandangan sejumlah pihak di masyarakat yang menolak keberagaman. "Sebagai contoh misalnya, kita melihat di video viral itu ada pihak yang mengatakan bahwa ini wilayah umat A sehingga umat beragama lain tidak boleh beribadah, padahal dalam kehidupan berbangsa kita tidak mengenal konsep demikian," jelasnya.

Oleh karena itu, Dhahana meyakini upaya mendorong moderasi beragama menjadi penting dalam membangun masyarakat yang toleran terhadap perbedaan."Selain penegakan hukum, kami memandang perlu komitmen kuat baik di pusat maupun daerah dalam mendorong upaya moderasi beragama di tengah masyarakat sehingga lahir kesadaran bahwa toleransi dan menghargai antar umat beragama misalnya dalam beribadah adalah sebuah keniscayaan hidup berbangsa," katanya

Ia mengungkapkan pihaknya kini tengah menggodok Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi ke-6. Isu seputar keberagaman akan diintegrasikan dalam rancangan RANHAM mendatang."Tentu dengan dimasukannya isu seputar keberagaman ke dalam RANHAM mendatang, kami berharap pemerintah baik di pusat maupun daerah akan memiliki perspektif yang lebih baik dalam menyikapi toleransi antar umat beragama di tanah air," pungkas Dhahana.

Jayapura, Jumat 26 Juli 2024

HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H. M.Si diundang khusus menyampaikan materi tentang Dukungan Pendataan Pemilih di Lokasi Khusus (Lapas) Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024.

KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Kerja bersama KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Papua Tahun 2024.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Coklit dan TPS Lokasi Khusus Pilkada Papua Tahun 2024 digelar di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua dengan menghadirkan 70 Orang peserta operator dan Pelaksana KPU di Kabupaten/Kota Se -Papua.

Dalam penyampaian Materi, Anthonius M. Ayorbaba memaparkan Data Hunian reel Per 19 Juli 2024 Napi/Tah berjumlah 2.954.

Dengab rincian Penghuni 2.954, Kapasitas 2.198, sementara Tahanan berjunlah 674 dan Napi 2.280. Dari 11 Lapas yang tersebar di seluruh Papua.

Dijelaskan Ayorbaba, Data Pemilih untuk Pilkada 2024 dan kebùtuhan TPS di Lapas di Papua. Dengab Jumlah Penghuni Lapas per 25 Juli 2024 2.954 Orang, Jumlah TPS pada saat PILPRES dan Pileg 10 TPS, Jumlah TPS yg diminta saat Pilkada 10 TPS.

Adapun sinergitas yang dibangun dalam menyukseskan Pilkada 2024, ditegaskan Kakanwil Papua, terus berkoordinasi dengan KPU berkaitan penambahan jumlah surat suara terkait dengan penambahan warga binaan baru dan tahanan. Juga terkait dengan mutasi penghuni Lapas akibat over kapasitas.

Kakanwil pun terus lakukan koordinasi bersama Dukcapil, terkait pemadanan data NIK menggunakan face rwcognition pada Tahanan dan Narapidana baru dan terkait perekaman e-KTP

Tegas Ayorbaba, Kemenkumham Papua ikut menyukseskan pelaksanaan PILKADA 2024 dengan menjaga Netralitas, Profesionalitas dan Integritas.

"ASN kita juga netral yang ditandai dengan ikrar netralitas dan penandatanganan pakta integritas netralitas setiap pegawai yang dilaksanakan oktober 2024," Ujar Ayorbaba (26/7)

ASN yang melanggar akan diancam dengan sanksi kode etik yakni sanksi Moral pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka (Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham) dan sanksi disiplin dijatuhi hukuman disiplin bagi yang melanggar tingkat sedang dan berat (PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS) dan Pemberhentian dengan tidak hormat (PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen PNS)

Anthonius M. Ayorbaba pun mengatakan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenkumham RI upaya mendukung Pesta Demokrasi melalui Nota Kesepahaman antara KPU dengan Menkumham tentang Sinergi Pelaksanaan Tusi dalam Penyelenggaraan Pilkada, Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP -El, Menerbitkan Petunjuk Teknis terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP -El bersama Ditjen Dukcapil, menerbitkan SE kepada seluruh Kanwil untuk berkoordinasi dengan KPU terkait daftar Pemilih Potensial, Pemuktakhiran Data NIK WBP dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan.

Penguatan Teknologi Informasi Pemasyarakatan, Pemutahiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di Lapas dan Menjaga Kamtib di Lapas menjelang Pilkada 2024.

Usai Penyamapaian materi secara Panel oleh 4 Orang Narasumber yang diundang KPU Provinsi Papua dari Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Bawaslu Papua dan Kakanwil Kemenkumham Papua, dilanjutkan dengan Diskusi bersama peserta yang hadir. (*)

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua

Jayapura, Jumat 26 Juli 2024

INFO HUMAS PAPUA - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua kembali mengikuti senam Kumham Sehat Kumham Produktif yang dilaksanakan oleh Persatuan Senam Jasmani Pengayoman Kemenkumham RI, Jum’at (26/07).

Senam Kumham Sehat Kumham Produktif diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis se- Indonesia. Kabag Program dan Humas Victor Lucky Maturbongs beserta jajaran sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti gerakan senam dari instruktur.

Miss Nungky & Mr. Fadly yang menjadi instruktur kali ini, senam Aerobik dan Zumba ini merupakan kegiatan rutin yang diikuti oleh kantor wilayah guna menjaga Kesehatan pegawai dan meningkatkan imunitas serta Olaraga juga menjadi bagian penting yang terus di kampanyekan Kakanwil Anthonius Matius Ayorbaba sesuai arahan dan atensi sekjen Kemenkumham RI dan juga dalam program ungulan 2024 Kanwil kemenkumham Papua kepada masyarakat bahwa Olahraga sangat penting.

Selain untuk meningkatkan imunitas dan menjaga Kesehatan kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua. (Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)

Jayapura, 26 Juli 2024

INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Anthonius Matius Ayorbaba selaku Pembina Apel Kerja Pagi yang diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Zulaiansya Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional beserta seluruh pegawai Kanwil maupun mahasiswa magang. Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 08.10 Wib bertempat di Halaman Kantor Wilayah.

Dalam amanatnya Anthonius menyampaikan disiplin adalah kunci kesuksesan, yang mana disiplin sendiri harus kita terapkan dalam segala hal, seperti pelaksanaan apel pagi maupun apel sore, diharapkan kedepan dalam pelaksanaan apel agar tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya Anthonius mengajak seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Papua untuk dapat berolahraga bersama mengingat olahraga sangat penting dalam kehidupan kita sehingga dapat menunjang kinerja kita untuk kesuksesan organisasi kita kemenkumham ini.

Anthonius juga berharab kepada seluruh jajarannya untuk dapat menjadi pelopor Olahraga dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan Even besar yang akan di laksanakan di Papua di antaranya Yotefa RUN 5K dan Kejuaraan Forki Papua.

hal ini tentu menjadi tantangan kita untuk mensukseskan ke dua Even tersebut dimana saya selaku penggagas Youtefa Run 5K dan Ketua Forki Papua sangat mengharapkan seluruh jajaran untuk dapat mengkampanyekan Olahraga bagi masyarakat sehingga kedua Even besar yang akan di lakukan di papua bisa berjalan dengan lancar.

Mari kita terus menggelorakan semangat hidup sehat dan Kita juga harus menjadi bagian penting untuk menyadarkan masyarakat di papua bahwa olahraga itu penting di lakukan agar tubuh tetap sehat.

Mari kita pastikan kita semua sehat sehingga apa pun capaian kinerja kita kepada bangsa dan negara serta kepada kemenkumham dapat menjadi berkat bagi banyak orang terlebih khusus di Tanah Papua. " Tutur Anthonius Matius Ayorbaba menutup Arahannya (Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)