Jayapura – Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) pada B09 dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM memasuki tahap akhir.
Hal tersebut ditandai dengan penyampaian hasil monev yang mencapai 100% pada segenap unit eselon 1, Kanwil hingga satuan kerja melalui virtual, Senin (30/09/2024).
Mengawali jalannya kegiatan Koordinator RB Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, M.H. Kesuma Negara membuka jalannya kegiatan rapat penyampaian hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Periode Triwulan III (B09) Tahun 2024.
Dalam paparannya, Kesuma Negara menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung RKT RB Tingkat Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan hasil verifikasi monitoring dan evaluasi Kanwil kemenkumham Papua mencapai 100 % sedangkan teruntuk Kanwil Kemenkumham Papua dan UPT mencapai 100%.
Dalam kesempatan ini, Inspektur Wilayah (Irwil) II, Lilik Sujandi memberikan arahannya. “Pemenuhan data dukung RKT RB baik General, Tematik maupun Meso sama pentingnya jadi kita harus penuhi semua,” ujarnya.
“Seluruh hasil monev menunjukkan pada capaian dokumen yang optimal yaitu 100%,” kata Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Lilik Sujandi.
Dalam kesempatan tersebut, Ia mengingatkan 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Penyusunan rencana aksi yang menunjukkan kepada perspektif peningkatan secara konseptual menuju arah perbaikan sehingga dapat memberikan kontribusi nilai RKTRB yang baik; 2. Sistem pengendalian laporan-laporan terkait dengan monitoring evaluasi serta capaian-capaian dan model-model yang dilakukan; 3. Lakukan capaian indeks MESO dan juga dari RB tematik melalui sistem Survei Persepsi Integritas (SPI).
“Sistem SPI kita sudah tinggi, namun peningkatan indeks melalui penataan pelaksanaan survei persepsi integritas ini perlu ditekan kembali,” lanjutnya
Oleh karenanya, Tim Inspektorat Jenderal akan melakukan konsentrasi dan pemantauan dalam 3 Bulan terakhir pada SPI sehingga seluruh jajaran Kemenkumham dapat berkontribusi agar tidak terjadinya pengurangan penilaian.
Lilik menambahkan, dibanding tahun sebelumnya, keseluruhan RB tematik turut mencapai angka 14 dan ini merupakan lompatan yang jauh karena berdampak pada meningkatnya penilaian indeks RB.
Pada bagian terpisah, Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, mengatakan bahwa pihaknya akan senantiasa memantapkan program pelaksanaan RKT RB ini dengan melakukan monitoring terhadap satuan kerja di lingkungan kanwil kemenkumham Papua.
“Saya beserta tim dari Kantor Wilayah senantiasa memonitoring satker-satker guna mensukseskan pelaksanaan RKT RB sehingga Reformasi Birokrasi di wilayah Papua dapat mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya
Kegiatan tersebut tampak hadir Kadiv Administrasi Hendrik Pagiling, Kasubbag Humas RB Dan TI Mulia Wari Sonny dan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Papua yang mengikuti secara vertual dari ruangan masing masing. (Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)
