Sekilas Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Narkotika, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), , serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah Provinsi Papua yang mencakup diantaranya meliputi 4 Provinsi, 27 Kabupaten dan 1 Kota, antara lain:

1. Provinsi Papua
2. Provinsi Papua Selatan
3. Provinsi Papua Tengah
4. Provinsi Papua Pegununngan
5. Kabupaten Jayawijaya
6. Kabupaten Jayapura
7. Kabupaten Nabire
8. Kabupaten Kepulauan Yapen
9. Kabupaten Biak Numfor
10. Kabupaten Paniai
11. Kabupaten Puncak Jaya
12. Kabupaten Mimika
13. Kabupaten Boven Digoel
14. Kabupaten Mappi
15. Kabupaten Asmat
16. Kabupaten Yahukimo
17. Kabupaten Pegunungan Bintang
18. Kabupaten Tolikara
19. Kabupaten Sarmi
20. Kabupaten Keerom
21. Kabupaten Waropen
22. Kabupaten Supiori
23. Kabupaten Mamberamo Raya
24. Kabupaten Nduga
25. Kabupaten Lanny Jaya
26. Kabupaten Mamberamo Tengah
27. Kabupaten Yalimo
28. Kabupaten Puncak
29. Kabupaten Dogiyai
30. Kabupaten Intan Jaya
31. Kabupaten Deiyai
32. Kota Jayapura

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua membawahi 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 15 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Papua, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
5. Rumah Detensi Imigrasi Jayapura
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura
7. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak 
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke
12. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui
14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah
15. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Jayapura
16. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura
17. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura
18. Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke
19. Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom
20. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jayapura