Jayapura - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua hari ini resmi membangun kerjasama dengan KPU Provinsi Papua.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang di laksanakan di Aula KPU Provinsi Papua Jalan Holtekam Kota Jayapura, Senin (26/8/2024).
Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon dalam sambutannya menyampaikan ,perjanjian kerjasama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman oleh KPU RI bersama Kementerian Hukum dan Ham RI sehingga kita di wilayah juga harus menindaklanjuti turunan tersebut.
"Kami ucapkan terimakasih karena Kakanwil dan pejabat serta jajaran Kanwil Kemenkumham Papua boleh hadir," ujarnya. Menurut Steve ,PKS ini bertujuan untuk melancarakan pilkada di Papua dan juga untuk pemenuhan hak bagi narapidana di Papua untuk bisa mengikuti kontestan pemilu 2024.
Dalam waktu dekat kami akan menyelengarakan pendaftaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua untuk itu kita butuh dukungan berbagai pihak," ungkapnya.
Lanjut Steve, melalui kerjasama ini KPU bisa melihat secara spesifik terkait dokumen bacalon gubernur dan wakil gubernur Papua. "Tentu ada dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan,karena dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum terkait, seperti Pengadilan, Polisi, dan Kemenkumham.
Saya ambil contoh jika ada mantan narapidana yang akan calon gubernur, kita minta statusnya di Kemenkumham sebaliknya dengan instansi penegak Hukum Lainnya," sambung Steve.
Steve juga menyampaikan bahwa PKS ini juga terkait pemenuhan hak pemilih bagi mereka yang masih jalani masa pidana atau narapidana di lapas hal ini tentu akan kita tindak lanjuti bagi narapidana di lapas sehingga mereka bisa juga bisa mengikuti pemilhan. " Pungkas Ketua KPU Steve Dumbon.
Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba mengapresiasi momentum perjanjian kerjasama ini.
"Kami apresiasi Ketua KPU Provinsi Papua yang sudah kami lakukan koordinasi intens untuk PKS ini," kata Anthonius
Anthonius mengatakan bahwa penandatanganan PKS ini sebagai bentuk sinergitas dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada dengan baik di Provinsi Papua.
Kiranya dengan PKS MoU ini sangat membantu dalam menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang akan di selenggarakan di lapas yang ada di wilayah Papua sebagai upaya memenuhi Hak para warga binaan” ujar Anthonius
Anthonius menambahkan, ia dan jajarannya sangat mengharapkan dukungan KPU dalam pelaksanaan pemilu di Lapas di provinsi Papua agar dapat berjalan lancar dan kondusif.
Anthonius mengaku jajarannya mendukung dan akan ikut mensukseskan Pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sehingga diharapkan terlaksananya penyaluran hak suara pada Pemilihan Umum khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas di Wilayah Papua dapat memberikan suara dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang” pungkas Kakanwil Anthonius M Ayorbaba
(Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)
