Jayapura, Kamis 13 Juni 2024
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Hendrik Pagiling mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M Ayorbaba kembali menghadiri lanjutan Rapat Paripurna DPR Papua yang membahas tentang LKJP TA 2023, Kamis (13/06/2024) siang.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Derek Hegemur mewakili Gubernur Papua dalam sambutannya mengatakan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun anggaran 2023 pada sidang paripurna yang telah kita bahas saat ini adalah penting dan strategis untuk mengukur tingkat keberhasilan dan guna mewujudkan transparansi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.
Kita patut bersyukur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Papua tahun 2023 dalam memasuki masa pemulihan dari dinamika perkembangan keadaan yang luar biasa yang kita alami. Keberhasilan kita Provinsi Papua tersebut dikarenakan berkat dukungan semua pihak, terutama dari Dewan yang terhormat, Forkopimda serta seluruh komponen masyarakat di Provinsi Papua.
Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 pada umumnya berjalan dengan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan yang diharapkan.
Lebih Lanjut dikatakan Derek, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi upaya dan kerja keras pimpinan dan anggota DPRP melalui alat kelengkapan DPRP dalam mencermati LKPJ Gubernur Papua Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memberikan perhatian terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran dan Komisi Komisi DPRP yang tertuang dalam rekomendasi DPRP untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 yang cukup baik maka, oleh Lembaga Auditor Independen BPK RI Perwakilan Papua mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Derek Hegemur juga menyampaikan bahwa keberhasilan dan pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Papua. “ Kami percaya bahwa Dewan yang terhormat, telah mencermati keseluruhan capaian kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2023. "
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua dan pengabdian pada masyarakat di Tanah Papua” tutupnya
Rapat ini dihadiri oleh para Pimpinan dan Anggota DPR Papua, pimpinan/perwakilan FORKOMPIMDA serta tamu undangan lainnya di Papua.
(HUMAS KUMHAM PAPUA - PASTI TIFA)
