Jayapura, Senin 01 Juli 2024
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M Ayorbaba membuka secara resmi Pra-Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Dan Pemutakhiran Data BMN Tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2024 di Aula Utama Kanwil Papua, Senin (01/7/2024).
Kegiatan di awali dengan laporan ketua panitia kegiatan yang di sampaikan langsung oleh Kabag Umum Dina Aplena secara rinci maksud dan tujuan kegiatan Pra rekonsiliasi.
Dalam sambutannya Anthonius menyampaikan bahwa rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan.
“Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menghasilkan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan,” ucap Anthonius.
Dia mengatakan, rekonsiliasi merupakan wahana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM maupun BPK RI.
“Merupakan penyusunan laporan keuangan yang menggunakan SAKTI dimana peran Satuan Kerja (Satker) sangat strategis dan menjadi ujung tombak dalam penyusunan laporan keuangan baik tingkat satker, wilayah maupun unit eselon I.
Untuk diketahui bersama Penyerapan Anggaran pada Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 99.825.452.438,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 47,81% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 208.799.363.000,- (Dua Ratus Delapan Milyah Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). " Jelasnya
Anthonius juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran melakukan penatausahaan setiap aset-aset BMN yang dimiliki dengan baik serta pengamanan aset BMN secara hukum.
“Kalau mau digunakan harus melalui prosedur yang benar. Aset-aset yang kita miliki jangan hanya tercatat namun tidak dimanfaatkan,” tambahnya.
Selain itu ia juga menyampaikan agar memanfaatkan aset-aset yang dimiliki, seperti menyewakan kepada pihak lain dengan menggunakan prosedur yang jelas." Katanya
Anthonius juga mengharapkan untuk kedepannya para Kepala Unit Pelaksana Teknis memperhatikan pegawai yang bertugas sebagai Operator Persedian, Aset, dan GLP (General Ledger dan Pelaporan), agar dapat menyiapkan regenerasi supaya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh 1 orang operator pada satuan kerja yang terkadang merangkap beberapa aplikasi.
Karena proses panjang pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta memperhatikan kesesuaian dengan standart akuntasi pemerintah dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.
Terkait dengan Penyerapan Anggaran, diharapkan juga seluruh Kepala Unit
Pelaksanan Teknis dan Jajarannya untuk memperhatikan Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran (IKPA), agar Laporan Keuangan dan BMN di Tahun 2024 lebih baik dari tahuntahun sebelumnya.
Perlu saya sampaikan untuk diketahui bersama berdasarkan Data BMN Rusak Berat pada Aplikasi SIMAN Per Tanggal 7 Juni 2024, masih terdapat 1.461 (Seribus Empat Ratus Enam Puluh Satu) unit BMN Rusak Berat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua belum ditindaklanjuti permohonan
penghapusan BMN.
Akhiri Sambutannya Anthonius mengharapkan para peserta agar mengikuti kegiatan dengan tertib, menyampaikan hambatan dan masalah yang dihadapi selama satu tahun anggaran terakhir baik kepada coordinator wilayah maupun tim pendamping dari pusat, agar bisa
dicegah dan tidak terulang di Tahun Anggaran 2024.
Semoga ditahun ini kita dapat membuat prestasi-prestasi baru yang jauh lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan tata nilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang PASTI TIFA dan Kementerian Hukum dan HAM yang SEMAKIN PAST. " Tutur Kakanwil Anthonius M Ayorbaba
Kegiatan pembukaan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pemasyarakatan R.B Danang Yudiawan, Kepala Divisi Keimigrasian Ganda Samosir dan pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Papua serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pendamping dari Unit Eselon I baik yang hadir langsung maupun secara virtual. (Humas Kumham Papua/Pasti Tifa)
