Jayapura,17/05/2023_Humas_Bertempat di Aula Kantor Rupbasan Kelas I Jayapura, Kakanwil Kemenkumham Papua, yang di wakili oleh Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling serta didampingi oleh Kabag Program dan Humas, Victor Lucky Maturbongs, Kasubag Humas,RB dan TI Mulia Wari Sonny membuka secara resmi kegiatan Desk Evaluasi Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan oleh Kadiv Administrasi Hendrik mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua mengucapkan terima kasih atas atensi Tim Pengawas Internal dari Inspektorat Jenderal.
"Pembangunan zona integritas merupakan Implementasi Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien serta Akuntabel serta pelayanan publik yang prima."Ujar Hendrik Pagiling.
Lebih lanjut dikatakan, Kanwil Kemenkumham Papua mengapresiasi atas capaian yg di lakukan oleh Rupbasan Kelas I Jayapura sebagai satu-satunya Satker di Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua yang lolos ke TPI untuk di lakulan penilaian pada tahapan selanjutnya.
"Perlu kami sampaikan, bahwa dengan disahkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, tentang pemekaran provinsi, bahwa saat ini wilayah kerja Rupbasan Kelas I Jayapura membawahi 4 Provinsi yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Selanjutnya kami Atas Nama Bapak Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih pada Tim Penilaian Internal (TPI) Inspektorat Jenderal yang telah berkunjung dan melakukan penilaian pada hari ini"ungkap Hendrik Pagiling.
Hendrik juga berharap seluruh pegawai di Rupbasan Kelas I Jayapura bisa meraih sukses pada penilaian WBK kali ini.
Sementara itu, Kepala Rupbasan Kelas I Jayapura Friyanti Sannang menyampailan bahwa awal tahun 2023 sudah dilaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Rupbasan Kelas I Jayapura dimana ini merupakan komitmen bersama dalam melakukan Peningkatan Pelayanan Publik serta melaksanakan perbaikan di segala lini yang berimplikasi pada Indeks Kepuasan masyarakat.
Magdalena Saragi selaku ketua tim sekaligus pengendali teknis mengungkapkan Pembangunan zona Integritas meliputi 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, manajeman SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
"Ini semua merupakan instrumen dalam mewujudkan pengelolaan kepemerintahan yang baik/Good Governance. Tentunya bukan hanya antikorupsi namun juga tentang pelayanan publik" ucap Magdalena.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua dan Anggota Pokja 6 Area Perubahan Rupbasan Kelas I Jayapura serta supporting unit dari Staf Sub Bagian Humas,RB dan TI Kanwil Kemenkumham Papua.
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kumhampapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham
