Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris Pengganti

Kanwil Papua 19 September 2022 Dilihat: 2444

Persyaratan

Surat permohonan secara tertulis Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
Fotokopi Ijazah pendidikan sarjana hukum atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) setempat;
Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit pemerintah;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
Asli surat keterangan magang di kantor notaris atau surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut;
Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang- Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi;
Surat penunjukan notaris pengganti;
FotoKopi Sertifikat Cuti Notaris;
Foto ukuran 4 x 6 latar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar;
Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Prosedur

Permohonan untuk dilantik menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan persyaratan, dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada petugas loket pelayanan/Bagian Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;
Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
Jadwal Pengambilan Sumpah danPelantikan dilaksanakan setiap bulan di minggu ke-III dan ke-IV.

Pelaksanaan

Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris Pengganti dilakukan pada saat Notaris yang digantikan menjalani cuti;
Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan dan masa berlaku cuti Notaris yang digantikan berakhir, maka surat penetapan/penunjukan Notaris Pengganti batal demi hukum;
Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris menurut agamanya dilakukan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tarif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penyumpahan/Pelantikan Rp 2.500.000,00
Majelis Pengawas Pusat Notaris, Izin cuti Notaris diatas 1 (satu) tahun Per Permohonan 1.000.000,00
Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Izin cuti Notaris 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun Per Permohonan 750.000,00
Majelis Pengawas Daerah Notaris, Izin cuti Notaris sampai dengan 6 (enam) bulan Per Permohonan 250.000,00

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4ef1c1d060bf34313231373437
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4edd7b7230a4a3313231373133
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e34f862c08ce8313231323330
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e782d2ac0a0ef313231343233
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f6824cc00a823313232313036
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=7950245a6213643162700445feebd043
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c51337e9330bc60313233333536
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e4e7399c0a1bbe8941313534353334
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e7b13e1cc250ba2b303930313437
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e92049846bcd8e879e303933323533
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=b1261c1a6c1d423f8ecf9fb4dc2eb67b

Cetak E-mail