Senin, 08 Mei 2023
Jayapura - Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman, di dampingi Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos, Kabag Program dan Hukas Victor Lucky Maturbongs, Kasubbag Humas RB dan TI, Mulia Wari Sonny, Ketua ZI, Ketua pokja dan semua anggota pokja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Papua mengikuti Kegiatan Rapat Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 melalui zoom meeting bertempat di aula kanwil dan ruang masing masing.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono. Dalam arahannya beliau menyampaikan dari 273 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan seluruh Indonesia terdapat 224 Satuan kerja yang diusulkan WBK dan 49 Satuan kerja yang diusulkan WBBM. Dan dari 273 Satuan kerja yang diusulkan hanya 30% atau 83 Satuan kerja yang diusulkan ke tingkat TPI.
Lebih lanjut Heni, menjelaskan Untuk satuan kerja yang diusulkan ke TPI harus memperhatikan hal sebagai berikut : Nilai komponen pengungkit dah komponen hasil sesuai kiteria, Komitmen bersama 6 area perubahan, Kualitas manajemen risiko, Kualitas inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan, Kualitas sarana dan prasarana pendukung yang optimal, Kualitas penerapan manajemen media dan penanganan pengaduan melalu berbagai kanal media yang tersedia. " jelasnya
Heni, menambahkan Merujuk pada kalender kerja Satuan kerja tahun 2023 kegiatan yang dilakukan pada Mei 2023 mulai dari pelaksanaan evaluasi, penetapan satker menuju WBK/WBBM di lingkungan kemenkumham kepada Menpan RB hingga penetapan satker berpredikat WBK/WBBM pada Desember 2023.
Untuk itu Heni, berharap kepercayaan pimpinan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Semangat dalam hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan, kemudian agar kanwil untuk tetap memberikan penguatan" kepada satker" pungkas Sesditjen Pemasyarakatan Heni Yuwono.
Akhiri pengarahannya Sesdirtjenpas berpesan agar seluruh satker wajib menyatukan visi misi dalam mewujudkan WBK/WBBM karena ini merupakan program pemerintah dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat yang lebih baik lagi kedepannya sesuai yang di harapkan. " Tutur Sesdirjen Pemasyarakatan Heni Yuwono
(Info Humas Kemenkumham Papua. Red/Dok : HR)