Selasa, 14 Maret 2023
Denpasar _ Kanwil Kemenkumham Papua melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhamad Mufid, mengikuti Giat Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham R.I di Sakala Resort Bali malam ini (Selasa, 14/03/2023) seiring telah ditetapkannya Target Kinerja (Tarja) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 khususnya terkait Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah serta dalam rangka optimalisasi Pemberian Layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat.
Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang oleh Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, dilanjutkan dengan laporan ketua pelaksana oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mohamad Aliamsyah.
Direktur Jenderal AHU Kemenkumham RI Cahyo Rahadian Muzhar membuka secara resmi kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan arahan secara langsung kepada seluruh peserta yang terdiri dari para Kepala Divisi Yankumham, para Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan para Kepala Subbidang Pelayanan AHU seluruh Indonesia.
Cahyo memberikan poin-poin penting yang akan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung yaitu evaluasi pelaksanaan Tarja Kanwil 2022, latar belakang Target Kinerja Kanwil 2023, Target Kinerja 2023, urgensi Indonesia menjadi Anggota FATF, peran Kanwil dalam Keanggotaan Indonesia pada FATF, serta Audit On-Site dan Off-Side
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah organisasi inter-governmental yang dibentuk tahun 1989 oleh G-7 dengan tujuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang dan kemudian dikembangkan untuk memberantas kegiatan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi/pengembangan senjata pemusnah massal.
Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi negara anggota FATF. Menjadi anggota FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian Indonesia dan persepsi positif terhadap system keuangan nasional. Menjadi anggota FATF juga akan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam hubungan internasional khususnya terkait penyusunan standar pencegahan money laundering.
Indonesia berkomitmen penuh untuk untuk menjadi anggota FATF pada putaran sidang Pleno FATF bulan Juni 2023 mendatang. Untuk dapat menjadi anggota FATF, Kemenkumham perlu melakukan rencana aksi di bidang Beneficial Ownership dan Pengawasan Notaris.
Dirjen AHU berharap Kantor Wilayah segera melakukan Audit on- site untuk Notaris berisiko sanggat tinggi dan tinggi serta off-site untuk notaris berisiko rendah dan sedang. Sesuai timeline Tarja 2023, pelaksanaan audit PMPJ baru dimulai pada bulan Juni. Namun mengingat urgensi data dukung Pleno FATF bulan juni 2023, audit PMPJ dimajukan menjadi awal bulan April 2023 dan dapat dilakukan secara virtual.
Muhamad Mufid pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 didampingi oleh Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan Ronnal Lumatauw, Serta JFT / JFU Subbidang Pelayanan AHU dan JFT Subbagian Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Papua. ( Info Humas Kemenkumham Papua )