DPRD & PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TERIMA PENGHARGAAN JDIH TERINTEGRASI DARI MENKUMHAM RI

WhatsApp_Image_2023-03-13_at_11.56.16_1.jpeg

Boven Digoel, Sabtu 11 Maret 2023

HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH. M.Si atas nama Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Boven Digoel memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati, Lexi Romel Wagiu atas Nama Bupati Boven Digoel.

Penyerahan juga diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dari Fraksi PKS, Joko Nurcahyanto atas nama Ketua DPRD Boven Digoel, Athanasius Koknak Wikon.

“Kepada Anggota JDIH yang mendapatkan penghargaan, saya menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH di daerah masing-masing. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anggota JDIH lainnya untuk lebih antusias lagi dan sungguh-sungguh dalam mengelola JDIH,” demikian Ucapan Selamat yang disamliakn langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba usai menyerahkan pengharagaan tersebut. (11/3)

Keberadaan JDIH di Daerah, lanjut Ayorbaba, merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Dalam konteks penataan regulasi, sebagaimana prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan hukum di tanah air, JDIH yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak hanya bagi pemerintah, bagi masyarakat umum, pencairan dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan mereka dalam mengkases sumber primer bahan hukum.

WhatsApp_Image_2023-03-13_at_11.56.17.jpeg

“Saya mengikuti secara seksama perkembangan dan kemajuan pengelolaan JDIH dalam tiga tahun terakhir. Saya memberikan apresiasi atas berbagai langkah strategis dan inovasi yang telah dilakukan BPHN Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pusat JDIHN dalam mempercepat terwujudnya sebuah basis data digital dokumen dan informasi hukum nasional melalui portal JDIHN.go.id.,” Ujar Kakanwil Papua.

“Pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

“Mudah-mudahan dengan penghargaan yang diberikan akan menjadi pemacu semangat bagi Pengelola JDIH di Kabupaten Boven Digoel melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada seluruh masyarakat di Tanah Merah," Pesan Kakanwil Papua.

Anthonius M. Ayorbaba pun mengatakan untuk Wilayah Papua dari 60 OPD dan Satuan kerja tersisa 12 Kabupaten yang belum terintegrasi khususnya Wilayah Papua, kami terus mendorong Kepala Daerah agar segera ambil langkah integrasi karena akan sangat memudahkan membuat Peraturan Daerah yang berpihak kepada Masyarakat, Ujar Ayorbaba (11/3)

Sementara itu Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Menkumham RI dan secara khusus Kakanwil Papua dan jajaran yang terus bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Ia berharap ke depan kolaborasi dan sinergitas ini terus terbangun dan Masyarakat semakin banyak diedukasi.

Sedangkan Joko Nurcahyanto, atas nama Ketua DPRD Kab. Boven Digoel berterima kasih kepada Kakanwil Papua dan Jajaran yang terus mendukung dan bersinergi sehingga DPRD Boven akhirnya dapat terintegrasi dengan JDIH. Hal ini merupakan sesuatu kerja keras yang luar biasa, menunjukan kita tidak mampu bekerja sendiri, semua butuh kerja sama dan kolaborasi itu sangat penting.

"Kepada Kakanwil dan Jajaran kami mohon agar terus bekerja sama dan pemahaman berkiatan dengan penyusunan regulasi di Daerah agar Masyarakat dapat merasakan keadilan. (*)

 

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua


Cetak   E-mail