Jakarta, Rabu 23 November 2022
HUMAS PAPUA INFO- Berbicara mengenai Penyusunan Target Kinerja TA 2023, diminta atensi agar Belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan tidak terjadi temuan berulang dan segera tindak lanjuti secara tuntas. Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara, Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Yasonna H. Laoly pada Pembukaan Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham RI di Jakarta.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly secara resmi bertempat di Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada Rabu (23/11).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kakanwil Kemenkumham Papua), Anthonius M.Ayorbaba, S.H.,M.Si bersama Para Kepala Divisi (Kadiv) ikuti Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dalam Rangka Pengendalian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengungkapkan bahwa capaian kinerja yang berbasis anggaran pada Kemenkumham sampai dengan Desember diproyeksi akan mencapai 92 Persen.
"Untuk itu, diminta para jajaran Kanwil se-Indonesia untuk bersinergi dan bekerjasama untuk terus meningkatkan capaian kinerja Kemenkumham," ungkap Andap.
Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, berbicara mengenai Pengendalian Capaian Kinerja TA 2022, dari laporan Sekretaris Jenderal (Sekjen) diperoleh informasi bahwa kita diupayakan untuk mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 % (persen).
Ditegaskan Yasonna, Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama, khususnya Para Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya Unit Utama (Irjen, Dirjen, Kepala Badan) agar dapat mencapai target angka itu, mengingat saat ini serapan kita baru mencapai angka sebesar 76,36 % .
Lebih lanjut, Menkumham meminta untuk lakukan Intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Jangan lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan," Ujar Yasonna (23/11)
Ditegaskan Menkumbam, Pahami, implementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.
Menurutnya, Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya. (23/11)
Menurut Menkumham, Prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.
Khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, saya harapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan ini, Menkumham juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi positif melaksanakan seluruh kegiatan, untuk pencapaian target yang telah ditetapkan bersama, di sisa waktu di penghujung tahun ini, selesaikan target kinerja dengan baik dan tuntas.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
Dari Kanwil Kemenkumham Papua, Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Mohamad Mufid dan Kadiv Keimigrasian, Ian Fidianto Markos, serta Kasubag Program dan Laporan, Alwi dan Staf. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua