Kab. Biak, Kamis 4 Maret 2021
HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius M.Ayorbaba , S.H.,M.Si hari ini, Kamis 4 Maret 2021 didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kusnali, Kadiv Keimigrasian, Novianto Sulastono, Kabid Pelayanan Hukum, Habel Way dan Kabag Program dan Humas Hendrik Pagiling bertemu sejumlah Pimpinan Pemerintah Kabupaten Biak.
Kakanwil diterima Asisten II, Staf Ahli, Kepala Kesbangpol dan sejumlah pejabat lainnya bertempat di salah satu Restoran sekaligus Makan siang bersama. (4/3)
Kakanwil, Anthonius menjelaskan Tusi Kanwil Kemenkumham Papua sekaligus menjelaskan Kehadirannya di Biak selain monev ke dua UPT juga berkoordinasi dan mendukung tugas-tugas Pemerintah daerah.
Dijelaskan Kakanwil, Kemenkumham memiliki 11 Unit Eselon I yang juga dilaksanakan di daerah, guna mendukung tugas Pemerintah Daerah khususnya Biak agar lebih maksimal berjalan.
Disamping itu jika pemda berkeinginan Merusla Lapas Kelas II B Biak kita hanya butuhkan lahan, untuk pembangunan Lapas Baru, karena sudah sangat sempit dan tidak reseprentatif.
Dari sisi Keimigrasian masih diupayakan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi di Biak namun saat ini masih dibintangi dan kami masih harus bekerja keras. Oleh karena Wilayah kerja Biak sangat luas yakni melayani 3 Kabupaten dan ditambah 6 Kab. baru di Nabire, hal ini menyulitkan Pihak Imigrasi dalam pelaksanaan tusinya.
Tugas pelayanan Hukum dan HAM ada 6 Direktorat jenderal yang akan disinergikan dengan Pemkab Biak Bag. Balitbang Hukum dan HAM index kepuasan masyarakat. Ditjen HAM, Kab. Peduli HAM dinas Pendidikan, kesehatan yg langsung bersentuhan dengan Masyarakat, namun kesulitan kita ada pada penyajian data.
Kab peduli HAM sdh dilakukan, adanya simas HAM yang dipake untuk upload kinerja Pemkab. Dirjen PP penguatan regulasi di Seluruh Indonesia. Berkaitan dengan Perda yg mau dibuat, Pemkab dan Peraturan Bupati yang tertuang dalam UU 15 Tahun 2019 di mana kewenangan harmonisasi menjadi kewenangan Kanwil. Sedangkan Kanwil sendiri saat ini memiliki 14 tenaga Perancang, proses ini diharapkan bersinergi agar produk peraturan Perundang-Undangan bisa diharmonisasi dengan baik dan tim kanwil siap membantu.
Kakanwil optimis dan siap, bahwa prinsipnya Kanwil Papua siap bantu Pemkab dari sekian tugas kami dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kab Biak. Kanwil Papua siap bersinergi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, BIAK BANYAK MEMILIKI KEBUDAYAAN YANG UNIK
Kakanwil berharap dari sisi Direktorat HKI terkait dengan HKI Komunal, ekspresi budaya, Indikasi geografis, dll. Mungkin di Biak memiliki hal-hal terkait dalam HKI Komunal kanwil membuka diri untuk bisa didaftarkan. Sementara personal lebih kepada Hak Cipta contoh lagu dll.
Jika dilakukan pendaftaran maka akan tercatat di Direktorat Jenderal KI, pencatatan tersebut akan dibaca di seluruh dunia. Perlu dilakukan pendaftaran karena akan meningkatkan investasi dan daya saing daerah jika Pemkab mengelola dengan baik, ujar Anthonius
Koordinasi dengan Kabag Hukum jika di Biak sdh ada yg menyiapkan Tim kanwil akan segera membantu melakukan pendaftaran. Contohnya di Kab Jayapura yg begitu gencar dalam pendaftaran HKI hingga kini 60 HKI. Untuk Biak sendiri sudah ada Ibu Yakoba yg sdh mendaftarkan di kanwil terkait motif batik. Jika dikelola baik maka akan membangkitkan denyut perekonomian daerah dan mampu meningkatkan investasi daerah.
Kab Biak memiliki keunggulan berjalan di atas bara api, harus dijaga dengan baik karena jika tidak bisa hilang, tinggal bagaimana Pemkab melakukan perlindungan dan mendaftarkan. Butuh tim kreatif yg bisa melakukan promosi, sehingga ada nilai jual bagi pengunjung. Hal ini butuh komitmen, dan kita harus berani untuk memulai. Bisa disusun yg unik dari masing-masing kabupaten yg bisa dibuat dalam iven tertentu. Dukungan bandara yg luar biasa, sehingga pemkab bisa menangkap peluang tersebut.
Hal ini diapresiasi Pemkab. Biak yang disampaikan oleh Asissten II Ferry Betay yang didampingi Assisten III Andarian F Lameky, Kesbangpol Yeremias Rumbiak, Kepala Inspektorat Mahasunu, Staf Ahli I Yacob M Paru, Staf Ahli III Tinneke Mansnembra bahwa Pihaknya berterima kasih dan berharap jika ada ruang dan waktu Kanwil Papua bisa membantu dalam harmonisasi Raperda sebelum akan dibahas di DPRD, dan berharap produk Ranperda mereka nantinya tidak akan ada masalah.
Terkait dengan Festifal Monara Wampasi Biak merupakan pesta budaya terbesar oleh karena Covid ditunda ke 2021 tahun ini. Tidak hanya mengakomodir masyarakat lokal, tetapi juga dari luar kota Biak, para Pelaku ekonomi yang terlibat dalam festifal. Bulan juni ini akan digelar lagi namun masih dikaji ulang oleh karena Pendemi.
Pihaknya berharap keunikan Budaya berjalan di atas bara api bisa didorong segera di daftar di Direktorat KI. Kehadiran kanwil Kemenkumham Papua paling tidak mengurangi beban terkait pembuatan regulasi daerah Biak dan Hal lainnya yang bersinggungan dengan tusi kemenkumham. Kami akam diskusikan lagi sebelum besok akan bertemu Sekda Biak. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua