Biak, 5 Desember 2019
papua.kemenkumham.co.id
HUMAS PAPUA - Kegiatan pembinaan penguatan Tugas dan Fungsi (Tusi) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung melakukan Monitoring dan evaluasi pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Biak dan Kantor Imigrasi II TPI Biak, Kadiv Administrasi melakukan monitoring terhadap Pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga pelayanan yang diberikan kepada para pemohon paspor dan tata kerja yang sedang berlangsung di Kanim Biak.
Johan Manurung yang didampingi Kasubag Pengelola Keuangan dan BMN, Victor Lucky Maturbongs, Kasubag Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Imanuel Yefun dan Staf meninjau kualitas dan kuantitas dokumen paspor yang dimiliki Kanim Biak dan berharap agar kualitas dan kuantitas paspor menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena menjadi salah satu faktor yang berdampak kepada pelayanan jasa kepada para pemohon paspor.
Selain itu juga Mantan Kabag Umum Riau meminta kepada Jajaran Kanim Biak untuk fokus melaksanakan WBK, serta melengkapi fasilitas seperti, Ruang Laktasi untuk Ibu menyusui, Jalur khusus Disabilitas dan Toilet yang memadai.
Setelah memantau pelayanan keimigrasian terhadap masyarakat pada Kanim Kelas II TPI Biak, bertempat di ruang rapat Kadiv Administrasi memberikan arahan singkat terkait peningkatan pelayanan, IKPA dan juga perihal pembangunan Zona Integritas.
Hal yang sama juga dilakukan di Lapas Kelas II B Biak, setelah melakukan pemantauan terhadap WBP dan area Lapas, dilakukan pengarahan kepada Jajaran Lapas Biak. Johan manurung meminta agar mulai Bulan Januari 2020 Lapas Biak wajib melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK dengan anggaran yang tersedia.
"Terus lakukan inovasi untuk terlaksananya Pembangunan ZI walaupun dengan anggaran yang terbatas," Kata Johan Manurung
Selain itu juga, Johan Manurung memberikan sedikit pengenalan terkait Forum Pembelajaran, Corporate University, hal ini diwajibkan setiap pegawai dapat belajar dengan baik agar menjadi SDM Hukum dan HAM yang unggul.
UPT diminta juga agar melakukan langkah-langkah untuk penyerapan anggaran anggaran dengan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
Hal baru yang juga menjadi konsen Johan Manurung kepada jajaran Lapas dan Kanim Biak terkait pemberlakuan absensi terintegrasi dengan Simpeg akan diberlakukan pada Desember 2020, hal ini diharapkan seluruh UPT dapat melaksanakannya.
Johan Manurung pun berharap dengan dilakukannya Monitoring ini dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan yang berada pada UPT dan juga dapat mengidentifikasi permasalahan dari masing-masing satker sehingga nantinya dapat ditemukan solusi bersama (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham PAPUA
Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA