Arahan Pagu Indikatif 2018 Sekjen Kemenkumham RI Sampaikan Tunjangan Kinerja (Tunker) 2017 Akan Naik 80%
JAYAPURA, 19 JUNI 2017- Bertempat di ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dilaksanakan Penyampaian pagu indikatif Tahun Anggaran 2018 kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah, oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto dari Control Room Kementerian Hukum dan HAM direlay melalui perangkat video conference dan aplikasi zoom Kepada seluruh Kantor Wilayah.
Bambang Rantam dalam teleconference menyampaikan terkait prioritas kebijakan kinerja dan anggaran tahun 2018 serta evaluasi kinerja tahun 2017. Dihadapan Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pejabat administrator seluruh Kanwil (Kantor Wilayah) se-Indonesia.
Sekjen menyampaikan 3 (tiga) hal pokok yaitu Evaluasi kinerja tahun 2017, Rencana kerja dan anggaran tahun 2018 Serta Kebijakan Perencanaan yang dijabarkan dalam beberapa hal yakni, Penyusunan RKA-K/L TA 2018 harus mendukung pencapaian kinerja manajemen organisasi yang akuntabel dan reformasi birokrasi pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2018, Lakukan penyusunan laporan kinerja (LKIP) secara berjenjang sesuai perjanjian kinerja yang disepakati, Implementasikan delapan area Perubahan Reformasi Birokrasi di seluruh satuan kerja, Lakukan pembinaan Satker yang diusulkan WBK/WBBM, Terkait usulan kepada Menpan dan RB tentang penataan organisasi dan tata kerja UPT serta penataan nama jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Khusus usulan pembentukan Balai Diklat, perlu dukunganKanwil dalam hal penyiapan lahan, bangunan dan SDM.
Terkait dengan target laporan keuangan pada tahun 2017 Bambang Rantam menyampaikan apresiasi kepada jajarannya atas prestasi pada tahun 2016 dan untuk lebih bekerja keras pada 2017.
Apakah rangkaian capaian kinerja tahun 2016 yang sudah kita capai antara lain penyerapan terbaik nomor 1 bisa dipertahankan di tahun 2017, juga capaian terkait dengan PNBP juga akan mempertahankan, tetapi kita sudah mulai baik dari cara pengendalian managemennya oleh Kepala Kantor Wilayah yang ditindaklanjuti oleh para Kepala UPT di tingkat pelaksana teknis, kata Bambang.
Sekjen mengatakan, pada Tahun 2016 kita bisa mencapai posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini karena kerja saudara-saudara di tingkat UPT, Kantor Wilayah dan Tingkat Pusat untuk itu tahun 2017 harus dipertahankan.
“Jajaran Pimpinan dan UPT serta Pusat harus betul-betul memaksimalkan semua pelaksanaan terkait laporan keuangan”, tegas Bambang
Dikatakan, sebagai informasi yang cukup menyenangkan kita pastikan bahwa di Tahun 2017 ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan persetujuan untuk kenaikan tunjangan kinerja 80%.
Ditambahkan, persoalan Laporan Kinerja (Lakip) sudah bagus, tingkat evaluasinya yang harus terus dilakukan terus menerus. Namun ada beberapa catatan penting soal target-target kinerja yang harus terus runtut dari rencana strategis dari tingkat kinerja Unit Utama yang harus betul-betul diturunkan sampai Kantor Wilayah, hal ini yang harus kita lanjutkan tahun 2017. Tetapi secara di tingkat pusat ini sudah ditetapkan namun belum sampai ke Kantor Wilayah dan tingkat Unit pelaksana teknis. Hal ini perlu terus diperjuangkan dan dikerjakan agar capaiannilai Lakip kita bisa mencapai posisi 85 yaitu “A”.
“Sangat bersyukur dengan banyaknya inovasi yang dilaksanakan di tingkat pelaksana teknis terkait dengan pelayanan peningkatan yang berbasis elektronik maupun pelayanan-pelayanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun terkait persoalan peraturan perUndang-Undangan,” ungkapnya.
Hadir menyaksikan teleconference di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Pejabat Eselon III & IV dilingkungan Kanwil Kemenkumham Papua, Kepala UPT dan pejabat administrator di lingkungan Kanwil Papua. ****Laporan Bayu/Pict.Kristian
