Jayapura - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua melalui Bidang Hukum bersama DPRD Kabupaten Mimika menggelar Rapat Kordinasi, Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Finansial dan penyerahan hasil Raperda Inisiatif Tahun 2024, Rabu (20/11) siang.

Ranperda Kabupaten Mimika yang difinalisasikan tersebut meliputi Ranperda :, - Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; - Raperda Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan; - Raperda Pembagian Hasil Divestasi PT. Freeport; dan - Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua di Kabupaten
Mimika.

Rapat yang digelar di Ball Room Lantai 2 Hotel Maxone Jayapura diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Mimika tersebut, dibuka secara langsung oleh Ketua Bapemperda kabupaten mimika Iwan Anwar.

Dalam sambutannya singkatnya Iwan Anwar menyampaikan kiranya dengan 4 Raperda inisiatif yang telah di rancang bersama para perancang kanwil kemenkumham Papua ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Mimika nantinya.

Iwan juga menyampiakan terimah kasih kepada kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba yang hadir secara langsung mengikuti rakor ini, kiranya dengan kehadiran bapak kakanwil ini DPRD mimika dan kanwil kemenkumham semakin jalin kerjasama untuk membuat regulasi perda yang dapat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten mimika." Jelas Iwan

Sementara Kakanwil kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam sambutannya menyampaikan Pendampingan dan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hak Inisiatif DPR Kab. Mimika yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi antar Lembaga Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. " Kata Anthonius

Selain itu, Anthonius juga menjelaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melakukan penandatanganan Nota Kerjasama dengan DPR Kabupaten Mimika yang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini termasuk di tahun 2024.

Usulan inisiatif DPR Kabupaten Mimika yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berjumlah 4 (empat) Raperda

Tentu kita pahami bersama bahwa peraturan-peraturan daerah yang diusulkan dan menjadi inisiatif DPR Kabupaten Mimika merupakan upaya bersama dalam mempersiapkan regulasi bagi pembangunan dan lebih khusus yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Mimika.

Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kerjasama yang telah dibangun antara DPR Kabupaten Mimika dan Kanwil Kemenkumham Papua selama ini.

Kita berdoa agar kita semua diberi kesehatan dan kemampuan untuk terus bekerja dan mengabdi bagi bangsa dan Negara melalui tugas dan tanggungjawab yang diembankan di atas
pundak kita masing-masing.

Kami juga berharap agar raperda-raperda yang telah disusun ini dapat dilanjutkan ke tahapan dan proses selanjutnya sampai pada tahap penetapan sehingga setiap OPD sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Raperda ini dapat melaksanakan dengan baik.

Akhiri sambutan kakanwil berpesan 3 regulasi penting yang harus di tindak lanjuti oleh DPRD Kabupaten Mimika yakni terkait 1.pendaftaran indikasi geografis Kopi Amumeho 2. Pelatihan paralegal bagi hamba hamba Tuhan, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Mimika sehingga dapat menolong masyarakat yang kurang mampu dalam bantuan hukum. 3. Pelatihan Khusus CAT bagi anak anak asli Papua yang perlu di lakukan bagi anak anak asli Kabupaten Mimika.

Kiranya dengan 3 regulasi yang saya sampaikan ini kiranya dapat di pertimbangkan lagi oleh DPRD dan Bapemperda kabupaten mimika sehingga dapat membantu masyarakat di kabupaten mimika. " Tutur Kakanwil Anthonius M Ayorbaba

Kegiatan di akhiri dengan Penyerahan Naskah Akademik dan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Mimika oleh kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba kepada ketua Bapemperda kabupaten mimika Iwan Anwar dan di lanjutkan foto bersama.

(Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)

Jayapura - Sebanyak 320 peserta yang lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) siap melanjutkan perjuangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang berlangsung selama empat hari, mulai dari Rabu- Sabtu (20-23 November 2024).

Lokasi pelaksanaan tes di lingkungan Kemenkumham Papua yaitu tes kesehatan dan pengamatan fisik dilaksanakan di RS Bhayangkara Jayapura, sementara psikotes digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Papua.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba, dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta sesi pertama tes psikologi menegaskan, penerimaan CPNS Kemenkumham dijalankan dengan 100% transparansi.

“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi ini dilakukan secara transparan. Semua peserta memiliki peluang yang sama, dan hasil seleksi sepenuhnya bergantung kemampuan individu masing-masing,” ujar Anthonius , Rabu (20/11).

Ia juga memberikan semangat kepada para peserta, untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri saat pelaksanaan tes yang ketat pada tahun ini.

"Yakin pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri bahwa kalian pasti bisa. Dari ribuan yang ikut tes SKD, kalian yang terbaik yang masuk ke tahapan selanjutnya SKB. Jangan lupa berdoa, dan meminta restu orang tua," ajak Anthonius

Usai membuka kegiatan psikotes di aula kanwil kemenkumham Papua, Kakanwil Anthonius M Ayorbaba di dampingi Kadiv Yankumham Max Wambrau, memantau langsung jalannya pemeriksaan kesehatan dan pemantauan fisik Peserta SKB di RS Bhayangkara Jayapura.

Dalam seleksi SKB ini Kakanwil juga memastikan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan tes berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Anthonius akan menindak tegas jika terdapat pelanggaran integritas dalam pelaksanaan tes.

"Pastikan seleksi CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua berjalan efektif dan akuntabel sehingga dapat menjaring putra-putri terbaik di Papua," tegas Anthonius

Anthonius juga mengingatkan kepada peserta SKB agar tidak boleh melakukan pelanggaran saat tes, seperti menggunakan joki, calo dan lainnya.

"Tes ini diawasi oleh Biro SDM, dan pengawasan publik lainnya. Jaga integritas. Setiap pelanggaran dari peserta akan berpotensi didiskualifikasi," pungkasnya. (HUMAS KUMHAM PAPUA - PASTI TIFA)

Abepura – Sebanyak 124 wanita yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Abepura, Rabu (20/11/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi wajib untuk memastikan para peserta memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Kemenkumham papua Imanuel Yefun menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini meliputi serangkaian tes menyeluruh. "Kami melakukan pemeriksaan meliputi kesehatan umum, tes laboratorium, radiologi, serta tes psikologi. Semua dilakukan dengan standar pemeriksaan kesehatan yang ketat untuk memastikan peserta sehat secara jasmani dan rohani," ujar Imanuel.

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Hendrik Pagiling dalam sambutan nya berharap seluruh peserta dapat lolos seleksi ini dan nantinya memberikan kontribusi terbaik dalam pelayanan publik di wilayah Papua .

Proses pemeriksaan berlangsung sejak pagi hari, di mulai dengan sesi pertama jam 7:30 WIT dengan peserta sebanyak 62 orang , yang tidak hadir 4 orang dan di lanjutkan dengan sesi ke 2 pada jam 13:00 WIT dengan peserta secara bergiliran menjalani beberapa tahapan tes. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis yang terdiri dari dokter spesialis, perawat, dan teknisi laboratorium yang berpengalaman.

Salah satu peserta, Agustin, mengungkapkan rasa syukurnya karena proses pemeriksaan berjalan lancar. "Pemeriksaannya sangat terorganisir. Walaupun cukup banyak tahapan, kami semua diarahkan dengan baik oleh petugas rumah sakit," katanya.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahap penting yang akan menentukan kelulusan akhir para CPNS. Hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk memastikan bahwa CPNS yang terpilih dapat menjalankan tugas mereka secara maksimal di masa mendatang.

Rumah Sakit Bhayangkara Abepura sendiri dikenal memiliki fasilitas lengkap untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan skala besar, termasuk laboratorium modern dan peralatan radiologi terkini. Dengan pelaksanaan yang profesional, kegiatan ini diharapkan dapat berjalan lancar hingga seluruh peserta selesai diperiksa.

Jayapura - Kantor Wilayah Kemenkumham Papua menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Asmat, Rabu 20 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah secara virtual.

Rapat pembahasan ini merupakan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba dalam menindak lanjuti arahan sekjen untuk harus bersinergi hal ini di tindak lanjuti Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam membahas rancangan peraturan yang dipimpin langsung oleh Kepala Subbidang Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Dwi Agus Prasetyo, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Saut Jaya Tambunan.

Turut hadir pula dalam rapat yakni Defota Marwoto, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Asmat serta Ismail, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat yang mengikuti secara virtual dari Kabupaten Asmat.

Kegiatan diawali dengan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Dwi Agus Prasetyo. Adapun Rancangan yang dibahas pada hari ini, yaitu Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat tentang:
1.⁠ ⁠Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2.⁠ ⁠Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung

Setelah dilaksanakan pembahasan rancangan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi yang telah disusun Tim Kanwil Kemenkumham Papua terkait saran-saran maupun masukan yang disampaikan oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ( Dwi Agus Prasetyo dan Saut Jaya Tambunan). Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi penyampaian tanggapan dari perangkat daerah terhadap hasil harmonisasi yang telah dilaksanakan. ( HUMAS KUMHAM PAPUA )

Jayapura, 20 November 2024

HUMAS PAPUA INFO - Bertempat di halaman Kanwil Kemenkumham Papua, Kabag Prohumas, Victor Lucky Maturbongs berikan arahan pada apel pagi ini. Pada kesempatan tersebut, Lucky selaku pembina apel menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa menerapkan kedisiplinan dalam berkinerja.
Lebih lanjut disampaikan juga oleh Lucky Maturbongs mengenai Target Kinerja harus segera diselesaikan sebelum batas waktu. "Kami harap Pejabat dan Staf untuk menyegerakan setiap target kinerja" ujarnya.

Lucky Maturbongs  selaku pembina apel juga mengapresiasi  seluruh pegawai yang hingga saat ini masih berdisiplin dalam berkinerja maupun apel pagi. Kabag Prohumas juga mengingatkan para ASN Kanwil Kemenkumham Papua yang tergabung dalam pokja E-RB untuk segera menyelesaikan data dukung dan mengunggah dalam aplikasi E-RB sebelum batas waktu. Apel rutin pagi ini pun ditutup dengan menyuarakan Yel-Yel Kemenkumham RI dan Kanwil papua untuk mendongkrak semangat para ASN Kanwil Papua.