Pemkab Keerom Bahas Kesiapan Lahan untuk Bangun LPKA dan LPP Kanwil Kemenkumham Papua
JAYAPURA,10 Agustur 2017 - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Abner Banosro bertemu dengan Bupati Keerom, Celsius Watae guna membahas persoalan lahan pembangunan Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Klas II dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) Klas III Jayapura, di ruang rapat Bupati Kabupaten Keerom, Kamis (10/8).
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas agenda penting lainnya untuk rencana pembangunan Perlintasan WNA pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berbatasan langsung antara Kabupaten Keerom dengan Papua New Guinea (PNG).
Bupati Keerom Celsius Watae, sangat mengapresiasi pertemuan dan hubungan kerja sama yang baik antara Pemda Kabupaten Keerom dan Kanwil Kemenkumham Papua.
“Kami dari Pemerintahan Keerom akan berusaha untuk menyiapkan lahan untuk LPKA dan LPP, karena Kabupaten Keerom merupakan Kabupaten definitif kita butuh juga instansi vertikal ada di sini,” kata Bupati.
Setelah pertemuan tersebut, Bupati mengatakan pihaknya akan berusaha mem-follow up dengan menyiapkan untuk mencari lahan yang diminta oleh Kanwil Kemenkumham Papua sebanyak 5 hektar, guna pembangunan LPKA dan LPP di Kabupaten Keerom.
“Kabupaten Keerom tetap punya komitmen untuk kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua karena ada sejumlah hal yang kami merasa perlu ada dukungan kerja sama tersebut,” ungkapnya
Sementara itu, Bupati menjelaskan terkait dengan PLBN, Keerom juga memiliki beberapa wilayah yang berbatasan dengan PNG, Jayapura punya PLBN Skow Wutung yang baru diresmikan oleh Presiden, Keerom akan punya skouw ke dua yaitu Skouw krooft.
“Ke depan akan kami kembangkan dan bangun daerah perbatasan yang akan difokuskan hanya pada satu titik perbatasan yaitu Skow Krooft,” tegasnya.
Menanggapi pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Papua Sarlotha Merahabia mengatakan, pertemuan dengan Bupati Keerom baru pertama kalinya, namun sebelumnya sudah pernah berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Keerom terkait permasalahan lahan untuk pembangunan LPKA dan LPP.
“Kami akhirnya memutuskan untuk bertemu Bapak Bupati Keerom dan direspon dengan sangat baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih,” kata Merahabia.
Ditambahkannya, Satker LPKA dan LPP serta pimpinannya juga sudah ada tetapi bangunannya yang belum ada, sementara narapidana masih dititipkan pada LPKA sementara di Lapas Abepura dan LPP sementara di Lapas Narkotika Jayapura.
“Kami bersyukur hari ini mendapat respon yang positif dari Bupati Kabupten Keerom untuk menyediakan Lahan bagi kami,” tutupnya. *** Laporan Kristian
