Persyaratan
- Surat permohonan secara tertulis Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
- Foto Kopi SK Pengangkatan/Perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
- Foto Kopi KTP;
- Foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
- Bukti Pembayaran PNBP
Prosedur
- Permohonan untuk dilantik menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan persyaratan, dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada petugas loket pelayanan/Bagian Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;
- Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- Jadwal Pengambilan Sumpah danPelantikan dilaksanakan setiap bulan di minggu ke-III dan ke-IV.
Pelaksanaan
- Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris;
- Dalam hal Notaris tidak melakukan pengucapan sumpah/janji dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 ayat (1), surat keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri;
- Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris menurut agamanya dilakukan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tarif
Besaran PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kemenkumham
- Rp. 100.000.000,- (Perpidahan Wilayah)
- Rp. 2.500.000,- (Penyumpahan/pelantikan)
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4ef1c1d060bf34313231373437 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4edd7b7230a4a3313231373133 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e34f862c08ce8313231323330 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e782d2ac0a0ef313231343233 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f6824cc00a823313232313036 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=7950245a6213643162700445feebd043 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c51337e9330bc60313233333536 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e4e7399c0a1bbe8941313534353334 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e7b13e1cc250ba2b303930313437 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e92049846bcd8e879e303933323533 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=b1261c1a6c1d423f8ecf9fb4dc2eb67b