Kanwil Kemenkumham Papua Ikuti Penutupan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_20.06.24.jpeg

Nusa Dua Bali, 29 November 2023

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  Zuliansyah bersama Kepala Subbagian AHU Muhammad Ilham bersama staf mengikuti Rekernis Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali. Adapun kegiatan hari pertama Rapat Kerja Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua Bapak Zuliansyah, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Bapak Muhammad Ilham, beserta staf mengikuti welcome diner kegiatan dimaksud, dalam kegiatan tersebut sambutan welcome dinner disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, kemudian dilanjutkan sambutan berikut nya oleh Bapak Direktur Pidana Ditjen Administrasi Hukum Umum. Hari ke dua, dalam rangkaian acara pembukaan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum, laporan kegiatan  disampaikan oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Laporannya beliau menyampaikan rangkaian pelaksanaan kegiatan.

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_20.06.26.jpeg

Acara selanjutnya yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 31 anggota MPWN dan MKNW oleh Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,  dan sekaligus Membuka secara resmi kegiatan rapat kerja teknis. Dalam sambutan disampaikan, beberapa hal sebagai berikut pertama ialah jumlah notaris seluruh Indonesia sebanyak 19.830, sehingga 60% permasalahan pada Administrasi Hukum Umum melalui notaris untuk itu perlu dilakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring terhadap kinerja notaris, kedua, dalam rapat kerja teknis ini diharapkan tidak hanya melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi namun mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ketiga perlu untuk menjadi perhatian bersama agar tiap triwulan memberikan laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada administrasi hukum umum, keempat sampai saat ini belum ada kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang resmi karena masih ada dualisme kepengurusan, oleh karena itu agar dibuat aturan yang mengatur pasal-pasal tentang kenotariatan guna tertib hukum jabatan notaris, poin kelima, Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force) karena itu banyak PR yang harus dikerjakan oleh Indonesia diantaranya perbaikan hukum jaminan, hukum kemudahan berusaha dan hukum kepailitan, poin keenam ialah agar program-program AHU di wilayah perlu dibuat program yang kongkrit, banyak bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan.

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_20.06.28.jpeg

Kegiatan hari ke tiga, pemaparan usulan rencana aksi masing-masing pokja yang nantinya akan dipilih untuk selanjutnya digunakan sebagai rencana aksi ditahun depan. Dalam hal pembagian pokja, Tim Kantor Wilayah Papua masuk dalam pokja 1a yang membahas usulan rencana aksi terkait Kenotariatan,  Adapun usulan rencana aksi dari masing-masing Pokja diserahkan kepada tim PPL Direktorat Jenderal administrasi hukum umum untuk dilakukan perumusan sehingga dapat dijadikan rencana aksi target kinerja tahun 2024. Pada kesempatan tersebut ada pemberian penghargaan dengan beberapa kategori, yaitu Kategori Produktivitas Konten Kreatif Layanan AHU di Wilayah, yang diberikan terbaik pertama Kanwil Jawa Tengah, terbaik kedua Kanwil DKI Jakarta, terbaik ke tiga Kanwil Jawa Timur; Kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu, yang diberikan terbaik pertama Kanwil Riau, terbaik kedua Kanwil Sulawesi Barat,  terbaik ketiga Kanwil Gorontalo; kategori partisipasi aktif dalam mendukung penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) oleh notaris, yang diberikan terbaik pertama Kanwil Bengkulu, terbaik kedua Kanwil Sulawesi Tengah, terbaik ketiga Kanwil Sulawesi Tenggara; kategori persentase pertumbuhan pencapaian target dan Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang diberikan terbaik pertama Kanwil Bali, terbaik kedua Kanwil Banten terbaik ketiga Kanwil Kalimantan Tengah. Penutupan kegiatan rapat kerja teknis pelayanan Hukum Administrasi hukum umum yang ditutup secara resmi oleh Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_20.06.26_1.jpeg

 

 


Cetak   E-mail