DITJEND AHU GELAR RAKERNIS PELAYANAN HUKUM DI NUSA DUA BALI

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_17.02.30.jpeg

Bali,28/11/2023_ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang bertempat di Hotel Coconut Garden Hotel Hyatt Nusa Dua Bali (28/11).

Kegiatan Rakernis ini di selenggarakan dari tanggal 28 hingga 01 Desember 2023 yang di ikuti oleh seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kasubid Ahu Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia. Sementara itu Perwakilan Kanwil Kemenkumham Papua di hadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Zuliansyah serta Kasubid Pelayanan AHU Muhammad Ilham.

Kegiatan diawali dengan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 31 anggota MPWN dan MKNW oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, dan sekaligus Membuka secara resmi kegiatan rapat kerja teknis.

Dalam sambutannya dikatakan, Jumlah notaris seluruh Indonesia sebanyak 19.830, sehingga 60% permasalahan pada Administrasi Hukum Umum melalui notaris untuk itu perlu dilakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring terhadap kinerja notaris, dalam rapat kerja teknis ini diharapkan tidak hanya melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi namun mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_17.02.29.jpeg

"perlu untuk menjadi perhatian bersama agar tiap triwulan memberikan laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada administrasi hukum umum, sampai saat ini belum ada kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang resmi karena masih ada dualisme kepengurusan, oleh karena itu agar dibuat aturan yang mengatur pasal-pasal tentang kenotariatan guna tertib hukum jabatan notaris. Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force) karena itu banyak PR yang harus dikerjakan oleh Indonesia diantaranya perbaikan hukum jaminan, hukum kemudahan berusaha dan hukum kepailitan, untuk itu agar program-program AHU di wilayah perlu dibuat program yang kongkrit, banyak bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan"Ujar Rahadian Muzhar.

Acara selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait dengan kenotariatan, Kewarganegaraan, Beneficial Ownership (BO) dan Perseroan perorangan, Fidusia, Apostille, dan PPNS.

WhatsApp_Image_2023-11-30_at_17.02.27_1.jpeg

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kumhampapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham


Cetak   E-mail