Kepala BNI Wilayah 16 Papua Bertemu Kakanwil Bahas Belanja Pemerintah Gunakan Applikasi Marketplace Digipay

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_15.19.26.jpeg

Jayapura, Senin 27 Februari 2023 

HUMAS PAPUA INFO - Kepala BNI Wilayah 16 Tanah Papua, Arianto Soewondo Geni dan Pemimpin Kelompok SDW - Alfonso Pekade bersama sejumlah staf, hari ini 27/2/2023 bersilahturahmi ke Kantor Wilayah Kemenkumham Papua.

Rombongan dari Bank Negara Indonesia (BNI) disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si di Ruang Kerjanya, Jln Raya Abepura Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura Provinsi Papua.

Saat itu, Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang (Elang) Hardiman juga Kepala Sub Bagian Keuangan, Alwi.

Dalam pertemuan tersebut, Arianto menjelaskan Solusi Cash Manajemen untuk Optimalisasi belanja operasional satuan kerja dengan menggunakan Digipay BNI dan BNI DirectX serta kartu kredit Pemerintah.

Kata Arianto, Sebenarnya apa sih digipay tersebut, bagi masyarakat dan Pemerintahn secara umum banyak yang belum mengetahui tentang Digipay. Platform Digipay mempunyai sistem kerja yang hampir sama dengan toko online seperti Tokopedia, bukalapak, shopee dan lain-lain dimana toko online merupakan sebuah toko yang menjual produk tertentu dan semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual sedangkan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung secara fisik.

Pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya.

Proses transaksi juga terjadi tanpa tatap muka, umumnya pembeli akan ditawarkan beberapa opsi atau metode pembayaran secara digital. Yang membedakan antara digipay dengan toko online adalah pengguna sistem tersebut.

DigiPay merupakan reformasi keuangan negara berbasis digital, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, inisiatif penggunaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBN diimplementasikan melalui penggunaan internet bangking, kartu debit/Cash Management System (CMS) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Menurutnya DigiPay adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu debit/CMS atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui sistem marketplace.

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_15.19.34.jpeg

Sedangkan sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pembayaran, pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) yang disediakan oleh bank tempat menyimpan Uang Persediaan (UP). Digital payment-marketplace mengintegrasikan satuan kerja (satker) Kementerian dan Lembaga pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.

Konsep dari digipay adalah suatu transformasi dari tata cara transaksi pemerintah khususnya untuk uang persediaan (UP) yang sebelumnya dilakukan secara cashless berubah menjadi secara elektronik, sehingga banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan adanya penerapan digipay oleh satuan kerja (Satker) Kementerian dan Lembaga pengguna APBN . Saat ini yang menyediakan Platform aplikasi Digipay baru 3 Bank Himbara yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri.

Terdapat beberapa efisiensi yang didapatkan dalam penggunaan platform Digipay yaitu:

1. Integrasi sistem pembayaran yang sebelumnya tidak terintegrasi menjadi terintegrasi secara digital dengan sistem pengadaan elektronik (digital) dalam satu platform

2. Mengurangi biaya transportasi untuk belanja langsung ke vendor

3. Paperless dimana semua tahapan pengajuan pesanan, verifikasi, approval, dan komunikasi dilakukan secara web based

4. Proses perhitungan pajak yangterintegrasi dengan penyiapan pertanggungjawabab (kuitansi dan SPBy) melalui platform

5. Sistem pembayaran secara cashless dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan atau Virtual Account CMS yang mendukung penuh program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_15.19.32.jpeg

Sementara itu, Kakanwil Anthonius M Ayorbaba, usai mendapat pejelasan berkaitan dengan Aplikasi Digipay sangat memgapresiasi jajaran BNI yang telah berkunjung ke Kanwil Papua. Pihaknya berharap kerja sama ini tetap berjalan dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua mendapatkan penjeladan melalui sosialisasi dari Jajaran BNI di Papua.

Kakanwil pada kesempatan itu meminta Kepala Divisi Pemasyarakatan agar menyiapkan waktu pada kegiatan Rakernis Pemasyarakatan Bulan Maret mendatang untuk mendapat sosialiasi langsung dari Jajaran BNI berkaitan dengan Marketplace Digipay, karena Dunia saat ini sedang mengarah pada Globalisasi Digital.

Pada penghujung kegiatan Kepala BNI Arianto menyerahkan Cendera mata berupa ikon BNI kepada Kakanwil disaksikan oleh Pimti Pratama di ruang kerja Kakanwil. (*)

WhatsApp_Image_2023-02-27_at_15.19.28.jpeg

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua


Cetak   E-mail