Jayapura, Senin 12 Desember 2022
HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Mohamad Mufid menghadiri peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia (12/12/2022) di Jakarta.
Peringatan Hari HAM Se-Dunia juga digelar live Youtube dipusatkan pada The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia termasuk di Kanwil Kemenkumham Papua yang diikuti langsung oleh Kasubid Pemajuan Hak Asasi Manusia, Idawati Prapak beserta Staf Bidang HAM, juga Kasubag Pengelolaan BMN dan Keuangan, Vicktor Lucky Maturbongs.
Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laloly, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Cahyanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM,Prof. Edwards O.S. Hiariej, Kepala Daerah, Komisioner KomnasHAM dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Adapun Tema peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yakni “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang” (Advancing Human Rights for Everyone).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI; Yasonna H. Laoly kembali mengajak setiap komponen bangsa untuk melaksanakan apa yang terdapat dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sedunia, 10 Desember 1945. Tanggal 10 Desember dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam. UDHR menjadi pernyataan global pertama terkait hak asasi manusia.
"Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah", tutur Yasona.
Terus menerus harus ditingkatkan, di dalam Pancasila sebagai ideologi negara.
Kemenkumham ambil peran ranham, index ham, prisma ham, kasus pelanggaran HAM.
Bersama2 menegakkan P5 HAM, topangan kebutuhan dasar seperti pendidikan.
Aspek legislasi, UU TPKS. KUHP telah berhasil mengubah paradigma pidana, korektif, rehabilitatif dan restoratif.
Dikatakan Menkumham, Sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan P5HAM, Pemerintah terus pula memperkuat aspek legislasi dan kebijakan HAM, baik di tingkat nasional maupun lokal. Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu menjadi tonggak kemajuan HAM di Indonesia. Dengan KUHP yang baru disahkan, Indonesia patut pula berbangga telah berhasil mengubah paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan mengedepankan prinsip keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dibandingkan pemenjaraan.
“Selaku Menteri Hukum dan HAM, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga Negara dan Pemerintah yang telah berperan, serta masyarakat sipil yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunannya,” Ujar Yasonna.
Penghujung Sambutan Yasonna berharap, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia tercinta,” Ujarnya
Kepada unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, Menkumham RI berpesan baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur negara terhadap Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berkomitmen mewujudkan “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap Orang” yang dimplementasikan melalui kebijakan dan program Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, dalam Sambutan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, 74 tahun yg lalu diadopsi duham Menghormati ham secara universal. Menjunjung tinggi ham bearti menjunjung tinggi peradaban. Kemerdekaan menjadi mula cita2 luhur yang mampu menghormati dan menjunjung tinggi ham. Saat ini sedang pulih dari krisis. Pemulihan ekonomi menuntut lingkungan yg kondusif. Pemerintah mendorong pemulihan yang kondusif dan, inklusif, berimbang dan memenuhi Ham. Hak mobilitas,
Kesehatan stunting kesetaraan disabilitas.Menjaga keberlangsungan hak2 dasar. Melindungi hak2 wong cilik, yang memarjinalkan.
1.menempatkan setiap kebijakan, 2. Dlm konteks keindonesiaan moderasi dan keseta kawananan. Intoleransi meruntuhkan.3. Berimbang antar ham dan konteks keindonesiaan, 4. Peran penting Kemenkumham sbg penjaga kemajuan ham
Selamat dan apresiasi KPD lbaga negara Pemda peduli ham. Instansi responsif, Mari jadikan peringatan HAM untuk meneguhkan ham sbg Indonesia manu Hak hamba
Hak Allah Apabila hak ini berbenturan, maka yg harus didahulukan adalah hak hamba daripada hak Allah.
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua