Jayapura, Rabu 11 Mei 2022
HUMAS PAPUA - menyikapi Persoalan lokasi Tanah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius M.Ayorbaba, SH.,M.Si dan Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling melaksanakan Rapat terbatas bersama Jajaran Lapas Abepura. Hadir Rapat bersama Kepala Divisi Administrasi, Kepala Lapas Abepura, Sulistyo Wibowo bersama Jajarsn juga Kasubag Keuangan dan BMN, Lucky Maturbongs beserta staf. Kakanwil mengatakan kita harus meninjau langsung lokasi dan di lapangan untuk memiliki data akurat dan didokumentasikan untuk dibahas selanjutnya.
Rencana pembahasan berikut merupakan langkah yang baik, dan kita berharap siapa yang paling dituakan berkaitan Tanah ini perlu diundang. Untuk pembayaran Ganti rugi kepada Pemilik Hak Ulayat, sehingga tepat sasar namun terlebih dahulu dilaporkan juga di KPPN sebagai tanggungjawab kelengkapan administrasi. "Intinya kita harus lakukan pengecekan langsung di Lapangan terkhusus pada Tanah sengketa seluas 7.700 Meter Persegi," Ungkap Anthonius M.Ayorbaba (11/5). Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Utama Lt 2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling. Hendrik menyampaikan agar persoalan Lahan yang jadi sengketa diharapkan kerja sama Tim dengan data juga Pegawai Lapas yang mengetahui pasti lokasi agar memberikan informasi dan data yang akurat untuk diketahui bersama.
Langkah yang diambil ini untuk mengidentifikasi lebih awal berkaitan dengan data-data orang yang berada di atas Tanah sengketa tersebut. Sementara itu selaku Kalapas Abepura, Sulistyo Wibowo menyampaikan urusan tanah harus lebih hati-hati jika para pihak dipanggil untuk dimintai keterangan harap lebih kooperatif. Ayo kita sama-sama tetap semangat untuk fokus menyelesaikan permasalahan tanah, untuk kebaikan Organisasi dan kelangsungan organisasi ke depan lebih baik. Sedangkan Hendrik Pagiling juga menginstruksikan agar Jajaran Lapas Abepura bisa melakukan diidentifikasi persoalan yang selama ini terjadi. Mohon dicatat semua pegawai yang menempati luasan wilayah tanah tersebut yang masih aktif mauoun yang sudah purna tugas sebagai ASN. Rapat pun dilanjutkan dengam pengecekan data-data dukung yang harus segera dilengkapi untuk keabsahan Pemilik sesungguhnya dari pada Lahan seluas 10 Hektar tersebut. (*). Usai Rapat, Kakanwil bersama Rombongan meninjau langsung lokasi Tanah yang disengketakan oleh Pemilik Hak Ulayat. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua