Jayapura, 11 Januari 2022
Humas Papua - Kerja Speed UP kanwil kemenkumham Papua terus tingkatkan kinerja dengan mengadakan sosialisasi dan Reviu Kinerja Penglolaan Anggaran Tahun 2022 bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dilaksanakan pada pagi hari ini Selasa (11/01) bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua. Acara sosialisasi dan reviu pada pagi hari ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Papua (Anthonius M Ayorbaba ) Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Drs Burhani As, para Kepala Divisi, Ka.UPT dan Pejabat Struktural serta Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua. Kanwil kemenkumham Papua merupakan salah satu instansi vertikal yg membawahi 19 UPT terdiri dari UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi. Pada tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Papua memiliki pagu anggaran 18.800.200.000 miliyar, merupakan salah satu bentuk prestasi dari kinerja Kanwil Kemenkumham Papua . Sosialisasi pada hari ini sekaligus mereviu pelaksanaan kegiatan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam kinerja tahun 2022 Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba pada pagi hari ini menekankan agar selalu tingkatkan prestasi kinerja, yang tidak hanya besar dalam penyerapan anggaran tapi hasil dari realisasi anggaran tersebut juga harus tercapai secara maksimal. Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan, "Bahwa kita perlu speed up agar bisa mencapai target dan terus tingkatkan prestasi yg lebih baik dalam pencapaian yang kita harapkan", ujar kakanwil
Kakanwil juga menambahkan bahwa di tahun ini Kanwil Kemenkumham papua jauh dari penyerapan anggaran dan pengelolaan BMN yang mana kanwil kemenkumham Papua berada di urutan kedua dari bawah dari seluruh kanwil yang ada dalam pelaporan penyerapan angaran sangat jauh dari apa yang kita iginkan untuk itu kanwil kemenkumham Papua mengtargetkan untuk bisa memperbaiki perinkat kanwil kemenkumham papua dalam laporan penyerapan anggaran tahun 2022. untuk itu harus dilaksanakan peningkatan serapan anggaran, pelaksanaan target kinerja, dan selalu tingkat integritas dan prestasi kerja. Kakanwil menegaskan, "bahwa dalam pelaksanaan penyerapan anggaran tidak hanya menghasilkan output saja akan tetapi juga dapat menghasilkan lebih banyak outcome, yang artinya bahwa harus ada hasil dari realisasi penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan", tegas Anthonius M Ayorbaba
Lebiha lanjut Pemaparan materi tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (Drs. Burhani As). Dalam materinya Burhani As menyampaikan apresiasi Menteri Keuangan RI bahwa secara nasional IKPA Kemenkumham sangat bagus dan di highlight oleh Ibu Menteri Keuangan. Pada kesempatan tersebut Burhani As juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Kanwil Kemenkumham Papua beserta jajaran selama ini dan menyampaikan apabila terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran untuk segera dikomunikasikan juga didiskusikan bersama dan dicarikan solusi terbaik. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian keluaran/output, seperti kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan Reviu atas DIPA dan rencana kegiatan adalah meneliti RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran yang berupa kesesuaian dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, penggunaaan kodefikasi pada DIPA yang akan mempengaruhi proses pencairan anggaran, misalnya kode kantor bayar , kode lokasi dan sumber dana. Apabila terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir” segera dipersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme revisi DIPA.
DANA Uang Persediaan Tunai pada konsep pengelolaan sebelumnya 100%, saat ini menjadi tunai 60% dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 40%. Uang persediaan merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP. Jumlah kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran uang persediaan kartu kredit pemerintah tersebut. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Drs Burhani As juga sangat mengapresiasi kinerja dari kanwil kemenkumha Papua yang mana ada beberapa satuan kerja (UPT) dari kanwil kemenkumham Papua yang laporan penyerapan anggarannya di tahun 2021 cukup tinggi untuk itu saya berharab di tahun 2022 ini kanwil Papua maupun satuan kerja ( UPT ) yang lain untuk mengambil contoh dari beberapa UPT ini sehingga penyerapan anggarannya dapat terealisasi dengan baik. " Ucapnya. Kegiatan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab tentang kinerja pelaksanaan anggaran kepada seluruh Peserta UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian juga Pejabat perwakilan Kantor Wilayah Papua kemudian kegiatan ditutup dengan berfoto bersama.(foto/nar:heri)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua