Jayapura, Rabu 27 Oktober 2021
HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Yang dalam hal ini diwakili oleh Kadiv Keimigrasian Novianto Sulastono, didampingi oleh Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Handwiyuto dan Kasubag Humas RB dan TI Mulia Wari Sonny beserta jajaran perwakilan setiap Divisi di lingkungan kanwil kemenkumham Papua mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa secara virtual yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia , Rabu (27/10/21). Menyampaikan laporannya, Deputi VI/ Kesbang Janedjri M. Gaffar menegaskan kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa. "Tugas dan fungsi Kemenpolhukam dalam menyelanggarakan sinkronisasi dan koordinasi di bidaang politik hukum dan HAM di bidang kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal jadi harus benar dijaga dengan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan dan menentukan kebijakan sehingga mampu mencegah kerawanan gangguan dan ancaman negara. Hasil dari pelaksaan uji sahih ini guna melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi kebijakan bangsa." kata Janedri.
Ada empat (4) isu strategis yang menjadi bahan hasil kajian guna menentukan kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa yaitu Proposionalitas Pembagian Urusan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat dalam Kerangka Kesatuan Bangsa dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator ,Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menyampaikan arahannya bahwa suatu bangsa tidak dengan mudah untuk bersatu. "Kita patut bersyukur Indonesia dengan banyaknya suku bangsa dapat bersatu. Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan bukan pemberian namun dengan menyatakan proklmasi. Ini merupakan bukti kita bersatu dan negara yang dibangun berdasar birokrasi ." jelas Mahfud.
Demokrasi merupakan konsep sederhana dalam tatanan kehidupan bernegara. Inti demokrasi kebebasan namun pelaksanaannya diperlukan integritas. Membangun integrasi di dalam demokrasi membutuhkan sinergitas dan komitmen yang tinggi setiap warga dan penyelenggara negara. Di era reformasi tentu banyak kendala yang terjadi diantaranya adanya kesenjangan antar daerah, adanya ketidak harmonisan antar perintah pusat dan daerah. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Uji Sahih Hasil Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa sangat penting. Pada kesempatan itu juga disampaikan pemaparan rekomendasi atas pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap isu-isu strategis yang dapat menjadikan masukan guna mewujudkan kesatuan bangsa dibidang ekonomi diantaranya disampaikan bahwa indikator yang memperkokoh kesatuan bangsa dalam perimbangan yang berkeadilan diantaranya perlunya stabilitas / desentralisasi fiskal, kemerataan ekonomi antar daerah, kemerataan kemampuan tata kelola keuangan dan perlakuan khusus daerah tertinggal dan asimetris. Kegiatan di lanjutkan dengan diskusi pendalaman serta penyampaian highlight hasil uji sahih.
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua