BERTEMU Plt. KARO REN SETJEN KEMENKUMHAM RI, KAKANWIL LAPOR SEJUMLAH HAL BERKAITAN DENGAN PENATAAN BANGUNAN LAPAS DI PAPUA

WhatsApp_Image_2021-10-21_at_17.45.09.jpeg

 

Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021

HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius hari ini bertemu Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ida Asep berkoordinasi berkaitan sejumlah agenda yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan di Kanwil Papua. Kakanwil Papua didampingi Kabag Program dan Humas, Hendrik Pagiling, saat bertemu Plt. Kepala Biro Perencanaan (21/10). Salah satu Agenda yang menjadi fokus pembicaraan berkaitan dengan Ruslah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, menindaklanjuti pertemuan bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Jayapura beberapa waktu lalu. Agenda lain yang menjadi fokus koordinasi bersama Plt. Kepala Biro Perencanaan berkaitan Rencana Pembangunan Rutan Kelas I Jayapura di Provinsi Papua. Hal ini berdasarkan konsep kerja yang ke depan lagi digodok ditingkat Pusat bahwa Rutan akan digabung dengan Rupbasan dengan alasan orangnya ditahan dan barangnya sekalian ditahan di Rupbasan sehingga tidak bertumpuk barang. Rencanaya untuk tingkat Eselon diupayakan sejajar dengan Polres dan Kejari di Daerah.

WhatsApp_Image_2021-10-21_at_17.45.12.jpeg

 

Hal lain yang menjadi fokus diskusi berkaitan dengan pola penataan bangunan Lapas di Papua yang banyak diantaranya tidak sesuai dengan struktur bangunan Lapas sesuai perintah Undang-Undang Pemasyarakatan, di mana menurut Anthonius M. Ayorbaba kondisi bangunan banyak yang sudah lama dengan gedung yang tidak representatif dalam memudahkan pengawasan petugas bagi Narapidana. Di mana grand desain untuk ke depan Kanwil Papua harus menyusun Master plan untuk Pemasyarakatan dengan prosesnya secara bertahap. Sehingga dalam penataannya untuk memudahkan dilaksanakan maksimal 3 kali berturut-turut selama 3 Tahun Tahun dengan tahapan pembangunan.

WhatsApp_Image_2021-10-21_at_17.45.07.jpeg

 

Dilaporkan juga Kakanwil bahwa Lapas Perempuan belum memiliki Gedung administrasi sehingga agak kewalahan dalam petugas bekerja. Mengingat jumlah Warga Binaan Lapas Perempuan semakin banyak. Masukan dari Kakanwil akan segera berkoordinasi dengan Lapas lain Se Papua untuk memindahkan Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan, hal ini akan terus diperjuangkan. Kakanwil Papua, Anthonius M.Ayorbaba juga melaporkan kendala air bersih di Lapas Perempuan dan LPKA di Kabupaten Keerom dengan strategi penyelesaian persoalan bersinergi dengan Pemkab Keerom dengan bertemu langsung Bupati Keerom baru-baru ini. Pada penghujung pertemuan bersama Plt. Karoren Kemenkumham RI, Ida Asep berpesan agar apa yang menjadi masukan bagi Biro Perencanaan , Kanwil Papua segera buat master plan dan laporkan kepada Biro Perencanaan untuk menjadi prioritas perhatian ke depan. (*)

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua

Cetak