Jayapura, 16 Juni 2021
Humas Papua - Dalam rangka mempersiapkan Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua (Kanwil Kemenkumham Papua) mengikuti kegiatan Rapat Pembukaan Pra-Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Kemenkumham melalui aplikasi zoom (Rabu, 16/06/2021).
Kegiatan tersebut dalam Rangka Penelitian RKBMN Tingkat Kantor Wilayah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Kakanwil Kemenkumham Papua Kusnali, dan di dampingi oleh Kabag Umum Dina Aplena, Kabag Program dan Humas Hendrik Pagiling serta JFU Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham dengan menggunakan Virtual Media.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Iwan Santoso.
"pada dasarnya, Perencanaan Kebutuhan BMN dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pada suatu satker, Penyusunan RKBMN harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang professional, efektif dan efisien."Ujar Iwan Santoso.
Sambutan selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H. dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Pra Penyusunan RKBMN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Penyusunan RKBMN di tahun 2023.
"Persiapan yang dimaksud salah satunya adalah melaksanakan revisi RKBMN sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Perencanaan BMN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.172 Tahun 2020 serta PMK lainnya yang berkaitan. Saya tegaskan kembali kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) untuk mengusulkan revisi RKBMN sebelum melakukan revisi pengadaan barang dan jasa. Perlu diketahui bahwa Temuan Itjen pada RKBMN 11 unit esalon 1 terdiri dari, usulan rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN belum sesuai standar barang kebutuhan, perlu data dukung dalam rangka pemantauan / Tindak Lanjut satker atas catatan atas hasil REVIU REVAL BMN, usulan rencana pengadaan dan pemeliharaan belum di lengkapi hasil penelitian Kasatker dan Kepala Biro Keuangan."ungkap Andap Budhi Revianto.
Lebih lanjut dikatakan, Penyusunan RKBMN sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Peran RKBMN menjadi strategis dalam penyusunan RKAKL ke depan, karena data RKBMN akan menjadi dasar perhitungan rencana anggaran pada tiap satuan kerja.
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua