KEMENKUMHAM PAPUA GELAR RAKOR PELAPORAN CAPAIAN PELAKSANAN AKSI HAM TAHUN 2021 BERSAMA OPD TERKAIT
Jayapura(25/03/2021) - Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Bidang HAM melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun Anggaran 2021 bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Jayapura.
Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Kasubid Pemajuan HAM, Idawati Parapak.
Selepas penyampaian oleh Kasubid Pemajuan HAM, dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba sekaligus membuka secara resmi kegiatan yang tersebut.
"pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu dan Perangkat OPD terkait yang sudah mau menyempatkan waktu dalam Mengikuti kegiatan pelaporan pelaksanaan aksi ham, "ujar Anthonius Ayorbaba.
Kakanwil diawal pengarahannya mengatakan bahwa Laporan Capaian Aksi HAM merupakan hal yang sangat fundamental dan penting untuk dilakukan terutama di Provinsi Papua yang notabene banyak mendapat pengaduan dari masyarakat sehingga beliau menilai perlu untuk membangun kolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.
"kenapa laporan capaian aksi HAM ini menjadi penting. Kenapa kita harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini dulu yang menjadi hal prinsip sehingga dari tahun ke tahun kita akan mencoba untuk mengevaluasi terus capaian aksi HAM ini. " ujar Kakanwil.
"aksi HAM untuk Provinsi Papua ini menjadi aksi yang sangat serius sehingga harus kita lakukan dan kerjakan. Kenapa demikian, karena kita bisa memahami, mengidentifikasi bahwa banyak ekspektasi dari masyarakat di Papua menjelaskan dan melakukan protes terhadap kehadiran negara dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia" ungkap Anthonius Ayorbaba.
Melihat belum maksimalnya laporan capaian aksi HAM yang diterima oleh Kanwil Kemenkumham dari OPD terkait di kota dan kabupaten di Papua, Kakanwil menilai bahwa belum ada perhatian yang begitu serius dari para pimpinan di daerah.
"memang saya secara prinsip melihat bahwa upaya ini belum dilakukan secara simultan antara Direktorat Hak Asasi Manusia tapi juga sampai di Kantor Wilayah dan juga diantara provinsi dan kabupaten/kota. Karena isu HAM bagi saya ditataran pimpinan daerah ini belum dikemas menjadi sesuatu isu yang menarik. Padahal ini sesuatu hal yang menjadi realita dari kebutuhan pelayanan dan menandai adanya transparansi pelayanan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.", ungkap Anthonius Ayorbaba.
Diakhir pengarahannya, Kakanwil berharap sinergitas dan koordinasi ini terus berjalan dan bekerja dengan baik.
"dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap kiranya menjadi pelecut semangat bagi kita untuk bekerja dalam lingkup tugas kita masing-masing dan terus bergerak bersama-sama membantu pemerintah daerah dan secara khusus kami (Kementerian Hukum dan HAM Papua) untuk terus maju",pungkasnya.
dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh Narasumber Sofia Alatas/Kasubdit Kerja sama dalam negeri dan RANHAM Wilayah II dari Ditjend HAM. (*)
Kegiatan di lanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait capain aksi ham.
LAPORAN TIM HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA "PASTI TIFA", (Transformasi, Improvmen, Fisibilitas, Aktualisasi)
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua