Jayapura, Senin, 3 Agustus 2020_papua.kemenkumham.co.id– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, turut mengikuti Apel pagi Penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Era New Normal dan Pembangunan ZI bagi 520 Satker Menuju WBK/WBBM Tahun 2020. (3/8/2020). Apel pagi ini digelar di Lapangan Upacara Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan, sementara di Daerah diikuti secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting se Indonesia termasuk Kanwil Papua. Di Kanwil Kemenkumham Papua, digelar di Aula Utama , Jl.Raya Abepura, Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura.
Acara ini dihadiri oleh, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumha Papua, Murdjito Sastro, Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Johan Manurung, Kadiv Pemasyarakatan, Viktor Teguh Prihartono, Kadiv Keimigrasian, Friece Sumolang, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Kurniaman Telaumbanua, Pejabat Eselon III, IV dan V serta JFT, JFU di lingkungkungan Kanwil Papua.
Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kemenkumham dalam Laporan Pembuka menjelaskan tujuan Apel hari ini (3/8) dalam rangka memberikan Pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan ZI, dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan ZI di Era New Normal.
Lanjutnya, Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya indeks RB Kemenkumham secara keseluruhan.
Dikatakan Sekjen Kemenkumham, pada 2019 Kemenkumham dari 139 Satker yang diusulkan, berhasil mendapatkan 43 Satker Pembangunan ZI, 39 Satker Berpredikat WBK dan 4 Satker berpredikat WBBM.
"Tahun 2020 Kemenkumham mengusulkan 520 Satker kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional," Ujar Bambang.(3/8)
Pada Arahan Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB, H.Jufri Rahman, mengatakan, Satuan kerja pelayanan di Kemenkumham memang serius dalam mewujudkan Zona Integritas.
"Dengan terbentuknya Pembangunan ZI menuju WBK Kemenkumkumham mampu menularkan virus integritas kepada instansi pemerintah lainnya," Ungkap Jufri Rahman (3/8)
Dikatakannya, ada satu hal yang membanggakan pada Kemen PAN dan RB, adanya komitmen yang kuat dari instansi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hal ini merujuk ada 3640 satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang mengusulkan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Kemen PAN & RB.
" Kemenkumham Tahun 2020 mengusul sebanyak 520 Satuan Kerja mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Kepolisian, " Ujar Jufri (3/8)
Jufri Rahman, berharap dengan keseriusan ini apa yg diharapkan oleh Sekjen dan Menkumham dapat tercapai.
Dirinya mengakui akan meminjam Aplikasi produk dari menkumham sebagai bahan evaluasi di Kemen PAN & RB.
Jufri Rahman berpesan kepada Satuan Kerja yang telah meraih Predikat WBK maupun WBBM, agar sertifikatnya dipajang di tempat pelayanan yang dapat dilihat langsung masyarakat agar mudah mendapat evaluasi dari masyarakat.
"Status WBK/WBBM bukan permanen jika terdapat kesalahan dan ada laporan dari Masyarakat akan dievaluasi kembali, " Imbuhnya.
Pada penghujung arahanya Jufri Rahman berpesan, Kata Maaf dan terima kasih menjadi bahasa universal dalam setiap satuan kerja, pada survei internal, agar bisa menjadikannya meraih predikat WBK/WBBM.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam Sambutannya mengakatan, awal tahun 2020 Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI).
Yasonna H. Laoly menegaskan, kepada Satker agar melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Hal ini dilakukan agar, hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, tekad Yasonna, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.
" Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya, " Tegas Yasonna H.Laoly (3/8)
Lanjutnya, pemenuhan Komponen Pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) dengan mengacu pada Surat Inspektur Jenderal sehingga dokumen yang disajikan oleh satuan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 tahun 2019.
Dalam mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham, Yasonna berharap seluruh aparatur Kemenkumham termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja lebih keras lagi dan yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritasnya.
" Saya tegaskan ASN Kemenkumham harus terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat, " Ujar Yasonna H Laloly (3/8)
Ditegaskan Orang Nomor 1 Kemenkumham RI, Semua ASN Kemenkumham harus bisa memastikan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian.
Kepada seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi se-Indonesia melalui Virtual Meeting, Menkumham berpesan, harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya.
Lebih lanjut Pesannya, target ke depan minimal 70% dari satker yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020.
Hal ini ditegaskan oleh karena, Kemenkumham telah banyak menuai prestasi serta banyak melakukan terobosan pelayanan yang menghadirkan inovasi.
Oleh karena itu sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga dapat dipastikan kemenkumham memiliki stadar pelayan prima. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham PAPUA
Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA