Jayapura, 10 Februari 2020
HUMAS - Sejak sertijab di Kanwil, saya melihat dan memantau setiap kinerja yg telah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk dibicarakan bersama, demikian yang diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Murdjito Sasto saat cofee Morning bersama seluruh Pejabat dan staf, hari ini Senin, 10 Februari 2020.
Coffee Morning bersama di Lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Papua bertempat di Lt.2 Aula, Jln Raya Abepura, Nomor 37 Kota Raja-Kota Jayapura-Papua. Sebelumnya Rapat dibuka oleh Moderator sekaligus Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Johan Manurung didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Kurniaman Telaumbanua.
Murdjito Sasto mengatakan, Seluruh Kantor Wilayah wajib WBK dan WBBM. Hal ini disampaikan oleh karena, sudah disusunnya Tim kerja Kanwil Papua, mudah-mudahan SK segera dibagikan hingga sampai ke tangan pegawai bersangkutan.
" Segera ambil langkah, tanggungjawab ada pada masing-masing koordinator yang termaktub dalam 6 Pokja," tegas Murdjito Sasto
Kakanwil pun meminta jika ingin meraih WBK harus ada komitmen bersama dari seluruh pegawai dan honorer, kata MurdjitoSalah satu unsur penilaian, jelas Kakanwil bahwa tenaga honor (Satpam), OB perlu mendapat bimbingan. Ia pun memerintahkan agar seluruh pegawai honor Satpam, pegawai, sopir, OB ikut dalam Apel sehingga mereka jg mendengar arahan terkait update informasi terbaru tentang WBK.
"Menuju WBK tidak mudah, kita harus bergerak dari sekarang dan butuh komitmen dari kita," Ujar Mantan Kadiv Administrasi Sulut
Murdjito Sasto pun menyorot soal kebersihan dan kerapihan Lobby kantor, yang dinilai masih berantakan. Ia pun mengambil langkah tegas mulai besok (11/2) di depan harus dibenahi dengan baik.
"WBK harus kita mulai, dan mulai besok (11/2) harus ada petugas lobby pada ruang pelayanan," ungkapnya
Kakanwil optimis Kanwil Kemenkumham Papua dapat meraih WBK yang terpenting kita sudah mulai, dengan kondisi kita yang ada di Papua dan sedang menyusun layout bangunan yang baru. Ia pun memerintahkan kepada Kadivmin segera menyusun jadwal petugas Lobby yang akan menerima tamu di Kanwil.
Murdjito Sasto menghimbau, berdasarkan SK Tim yang telah dibentuk ke depan segera menyusun LKE (Rencana kerja dan aksi) serta membuat Jadwal sesuai yang ditetapkan PermenPaN & RB. Terkait penggunaan aplikasi Sisumaker, Kakanwil berharap perlu memperhatikan hirarki dalam surat menyurat agar selalu bermuara pada Kakanwil.
Selain itu terkait SK kendaraan dan rumah dinas perlu diperbaharui, dikarekan PNBP selalu berubah dari tahun ke tahun, harga satuan dari Bangunan akan berubah agar segera diperbaharui.
"Perlu ada pembicaraan intern soal penataan rumdis dan kendaraan dinas," tegas Murdjito Sasto
Kakanwil juga berharap Humas sebagai garda terdepan dalam publikasi keluar dari Kanwil, maka diperintahkan agar setiap Divisi wajib berkoordinasi kepada bagian Humas apabila melaksanakan kegiatan yang perlu dipublikasikan.
Johan Manurung, pada kesempatan memberikan masukan dan mengajak Para Pejabat struktural, kita sebagai Pimpinan harus menjadi role model untuk semua pegawai. Kita semua harus sepakat serta komitmen bersama dari semua jajaran Kanwil Kemenkum HAM Papua untuk mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, kata Johan Manurung
Selanjutnya, Johan Manurung juga meminta untuk dijadwalkan lagi olahraga dan kebersihan kantor. Hal lainnya yang juga menjadi perhatian, KadivMin segera dibentuk Pengurus yang menangani kegiatan keagamaan, baik Agama Kristen maupun Islam, karena pegawai perlu mendapat siraman rohani (Rohani dan jasmani) agar seimbang.
Sumbangan kedukaan (Musibah), Jelas Johan Manurung, harus dibuat anggaran dasar terkait hal itu dan perlu komitmen bersama untuk saling membantu dalam sumbangan duka untuk meringankan beban saudara kita yang mengalami kedukaan tersebut.
DIVISI PEMASYARAKATAN, LAPAS SE PAPUA HARUS WBK DI TAHUN 2020
Dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono menyampaikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan Pemasyarakatan. Dijelaskannya mengenai Resolusi Pemasyarakatan, dimohon dukungan untuk UPT Pemasyarakatan agar seluruhnya didorong menuju WBK di tahun 2020.
Sri Yuwono pun mengingatkan seluruh UPT di Tanah Papua segera merencanakan informasi terkait jumlah remisi yang dirilis tahun 2020 dan harus tersampaikan ke masyarakat.
"Layanan makanan untuk Natapidana ke depan siap saji, sudah tidak berupa bahan makanan," Kata Sri Yuwono. Ke depan agar dipikirkan untuk usulan Lapas terbuka di Papua, dengan memaksimalkan Lahan sisa Pembangunan LPP dan LPKA di Kabupaten Keerom, kata Sri Yuwono
Menyorot masalah menahun Overstaying di Lapas se Papua, ditegaskan olehnya tidak boleh ada tahanan yang masuk ke Lapas tanpa surat dari Kejaksaan dan Kepolisian. Mengingat dari kajian KPK hal ini merugikan negara sebanyak 8 Miliar, diharapkan agar Kalapas lebih tegas ke depannya.
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM, TENAGA PERANCANG HARUS KERJA DALAM SISTEM
Keberhasilan Tarja Kanwil Papua sebagian besar ada pada Divisi Yankumham, kata Kurniaman Telaumbanua
Kadiv YankumHAM mengakui terkait Sosialisasi pada UPT untuk mengadakan Pos Yankomas, pada Divisi tidak ada anggaran, sehingga meminta kerja sama dan kolaborasi setiap Divisi di Jajaran Kanwil Papua. Kadiv Yankum HAM juga mengingatkan pentingnya dalam setiap kegiatan perlu didokumentasikan, dengan alasan keterbatasan anggaran dan tidak selalu didampingi humas, sehingga diingatkan setiap Pejabat maupun ASN wajib membuat dokumentasi berupa foto dan video.
Dikatakan Kurniaman Telaumbanua, tahun 2020 ini ada dua agenda besar, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar Oktober mendatang dan Pilkada serentak yang diikuti 11 kontestan Peserta Pilkada, artinya kita harus siasati agar dipercepat kegiatan ke daerah, sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
" Produk Kemenkum HAM kelahiran kembali Low center peningkatan peran para perancang Kanwil Papua," ungkap Kurniaman. Para JFT Perancang Kanwil Papua harus diupdate dan upgrade jika tidak akan menjadi bulan-bulanan ketika rapat bersama anggota DPRD maupun DPRP, Pesan Kurniaman Telaumbanua
Ia pun mengingatkan agar ke depan Perancang wajib bekerja dalam sistem jangan lagi bekerja sendiri-sendiri.
" Dalam penugasan jangan coba-coba perancang main sendiri," tegas Kurniaman
Senada dengan Kakanwil, Ia pun berharap untuk menuju WBK mulai dari sekarang harus cari SOP yg terupdate yang menjadi dasar dari kinerja menuju Pembangunan ZI, tutupnya. Rapat tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Hadir dalam Rapat tersebut Pejabat Eselon III, IV serta JFT dan JFU di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Papua. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham PAPUA
Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA