TIFA NEWS- 14 JANUARI 2020 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Murdjito Sasto, hari ini (14/1) Bertemu Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua dalam hal ini diwakili Asisten Kepala Keasistenan Riksa Melania Pasifika Kirihio, membahas beberapa hal, serta Persiapan Apel Deklarasi Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Papua dan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kemenkum HAM RI, yang akan segera melaksanakan ujian CAT.
Pertemuan tersebut dilangsungkan di ruang Rapat Conference Jl. Ardipura Polimak No. 4, Ardipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua
Murdjito Sasto dalam pertemuan tersebut meminta dukungan pihak Ombudsman dalam mengawal proses seleksi CPNS dilingkungan Kanwil Kemenkum HAM Papua.
" Kami berharap ada nomor kontak Ombudsman untuk kami cantumkan pada spanduk informasi CPNS jika terdapat hal-hal yang menyalahi aturan akan ditindak tegas," kata Murdjito Sasto
Asisten Ombudsman Papua, Melania P. Kirihio, saat menerima kunjungan Kakanwil didampingi dua orang anggotanya.
Pembahasan juga terkait kerja sama pengawasan Ombudsman terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Papua, Kemenkum HAM siap menggandeng Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua untuk terus melayani masyarakat dengan transparan. Menanggapi hal itu, Melania Kirihio mewakili Kepala Perwakilan Ombudsman Papua, menyambut baik kerja sama antara Ombudsman dan Kanwil Kemenkum HAM Papua dan diharapkan ke depan lebih meningkatkan sinergitas.
Pengawasan Ombudsman juga diharapkan dilakukan pada Kantor Imigrasi di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, oleh karena beberapa waktu lalu baru menerima Penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang langsung bersentuhan dengan pelayanan Publik kepada Masyarakat.
Melania mengakui sangat bersyukur karena Kanwil Kemenkum HAM Papua selalu berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Papua terkait dengan fungsi pengawasan yakni merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
"Kami berharap sinergitas yang sudah dibangun ini, ke depan jika ada masalah kami berharap kita diskusikan secara bersama-sama," Melania Kirihio (*)
Hadir juga mendampingi Kakanwil pada pertemuan dengan Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung dan Kasubag Humas, RB dan TI, Mulia Wari Sonny. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham PAPUA
Channel Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA