Jayapura, 14 Nobember 2018 Rapat Capaian Aksi HAM Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua melalui bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Jl. Raya Abepura No 37, Kotaraja. Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV Kanwil Kemenkumham Papua, Tim Pelaporan Capaian Aksi HAM Provinsi Papua, Tim Pelaporan Capaian Aksi HAM Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua, Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua serta JFT dan JFU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Max Wambrauw didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Pagar Butar Butar.
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM , Max Wambrauw mengatakan bahwa susunan keanggotaan Tim Rencana Aksi HAM (RANHAM) adalah Penanggungjawab yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota, Ketua yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Sekretaris yang terdiri dari Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi dan Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten/Kota, Anggota yang terdiri dari unsur badan pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, unsur pejabat Kanwil Kemenkumham Papua, serta Perangkat Daerah Terkait.
Lebih lanjut dikatakan bahwa periode pelaporan B03 dimulai pada tanggal 28 April s/d 11 Mei 2018, B06 dimulai pada tanggal 28 Juni s/d 11 Juli 2018, B09 dimulai pada tanggal 28 September 201 s/d 11 Oktober 2018, dan B12 dimulai pada tanggal 28 Desember 2018 s/d 01 Januari 2019. "Pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12 bulan Desember, kami selaku perwakilan Sekretariat bersama Pusat di daerah yang mempunyai tugas mendorong Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian Aksi HAM Daerah berharap agar ada peningkatan seperti dari B03 sampai dengan B09," Ungkap Max.
Max menegaskan bahwa jika terjadi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengisian formulir capaian Aksi HAM maka silahkan berkoordinasi dengan Tim yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. "Ada 7 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan oleh PEMDA masing-masing melalui Bagian Hukum SETDA Kabupaten/Kota kepada Kanwil Kemenkumham Papua untuk mendapatkan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dan sudah diteruskan kepada Tim Penilai Pusat akan mendapatkan Kriteria Peduli HAM, Cukup Peduli HAM, dan Mulai Peduli HAM dan akan menerima penghargaan/trofi dari Presiden Republik Indonesia yang akan diberikan pada Hari HAM Se-Dunia tanggal 10 Desember 2018,"Kata Max.
Max berharap dengan diselenggarakannya Rapat Kerja Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Aksi HAM Daerah dapat memberikan motivasi kepada Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan SKPD/OPD terkait pelaporan Capaian Aksi HAM Se-Provinsi Papua. (**)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
Web : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG : humaskemenkumhamkanwilpapua
FB : Humas Kemenkumham PAPUA
Youtube : HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA