HAL INI YANG DIBAHAS SAAT KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BERTEMU Pjs GUBERNUR PROVINSI PAPUA
JAYAPURA_INFO_15 Agustus 2018 - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Iwan Santoso menaruh harapan besar agar kerjasama yang dibangun bersama Pemprov Papua dapat ditingkatkan ke depannya, hal ini diungkapkannya usai bertemu Mayjen (Purn) Soedarmo di Gedung Negara (15/8)
Kakanwil Kemenkumham Papua, Iwan Santoso hari ini (Rabu, 15/8) didampingi Kepala Divisi Administrasi, Pagar Butarbutar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sarlotha Merahabia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Gatut Setiawan, Plt Kalapas Abepura, Korneles Rumboirusi, Kasibinadik Lapas Abepura, Tingkos Sitanggang bertemu langsung Pjs Gubernur Provinsi Papua, Soedarmo.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Gedung Negara Dok V di ruang Nemangkawi I Jayapura -Papua (15-08-2018)
Kakanwil Papua, Iwan Santoso kepada Pjs. Gubernur Mayjen (Purn) Soedarmo menyerahkan surat Menteri Hukum dan HAM RI terkait pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diserahkan langsung oleh Soedarmo
Hal ini direspon baik oleh Soedarmo dan bersedia hadir memberikan Remisi pada WBP yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2018 bertempat di Lapas Kelas II A Abepura pada Pkl 14.00 Wit
Pjs Gubernur Soedarmo berharap agar koordinasi antara Pemprov Papua dengan Kanwil Hukum dan HAM Papua terus berjalan, sehingga permasalahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM di daerah dapat diselesaikan dengan cepat.
Disinggung juga terkait permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Nabire yang baru-baru ditangkap oleh Petugas Kanim Timika, hal ini menjadi konsen Penjabat Gubernur dan mengajak pihak Imigrasi dan TNI/POLRI untuk segera lakukan pembersihan TKA ilegal tersebut. Stop mencuri Sumber Daya Alam yang ada di Papua, jika ada yang menghalangi lapor ke saya, tegas Soedarmo
"Dalam waktu dekat saya akan mengundang seluruh isntansi vertikal yang ada di Papua untuk kita bertemu," Ungkap Soedarmo
Iwan Santoso juga mendorong terkait Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Papua dan memohon bantuan dan dukungan Pemprov Papua
Diharapkan Pemprov melalui Pjs Gubernur dapat memberikan hibah lahan untuk membangun Lapas terkhusus Lapas Anak dan Lapas Perempuan.
Menanggapi hal ini Soedarmo segera akan bertemu dengan staf dan meminta kepada Kakanwil Papua agar segera memasukan usulan permintaan Tanah tersebut.
"Saya kira tanah di Papua ini masih luas dan untuk pembangunan Lapas akan kita usahakan," Kata Soedarmo
Hal lain yang disampaikan oleh Iwan Santoso, mengusulkan agar kerja sama Pemprov dan Kanwil Kumham Papua agar membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Wilayah Perairan perbatasan antara PNG dan Papua dengan memasukan semua unsur diantaranya TNI AL, POLRI,BNN, Kemenkumham dan instansi terkait lainnya.
Kepala Divisi Yankumham, Max Wambrauw juga mendorong kepada Pjs Gubernur terkait SK untuk Peresmian Desa Sadar Hukum di Kabupaten Mimika hal ini ditanggapi serius oleh Soedarmo dan meminta agar fotocopy SK tersebut dapat diberikan segera kepada Soedarmo.
Kadiv Pas, Sarlotha Merahabia juga mendorong terkait keamanan dan ketertiban di Lapas seluruh Papua yang belum kondusif sehingga dalam waktu ke depan akan dikirim Narapidana yang berpotensi rusuh agar dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Hal ini juga menjadi konsen oleh Soedarmo.
Dijelaskan oleh Iwan Santoso, kondisi Lapas di Papua ini bangunannya yang belum kondusif dan butuh perbaikan. Soedarmo meminta segera menyurat kepada Pemprov jika ada dana yang mencukupi pasti Pemprov akan bantu.
Soedarmo dalam arahannya ke depan agar Papua bisa membangun Lapas Modern yang mampu menampung masyarakat yang menjalankan hukuman, akibat tindak korupsi maupun kriminal.
“Setiap instansi vertikal diharapkan berkinerja baik. Untuk itu tentu harus ada dukungan dari pemerintah setempat. Kami optimis bisa bersama-sama Pemprov Papua menyukseskan program Pembangunan di daerah ini,” tutup Iwan Santoso.
LAPORAN HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
