RAKOR PEMBAHASAN PAGU INDIKATIF 2018, KAKANWIL TEGASKAN HARUS KERJA LEBIH KERAS
Jayapura_Info – Rabu, (12/07/17) Hasil Evaluasi Capaian Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L Daftar Isian (DIPA) menunjukan bahwa penyerapan pada Kantor Wilayah Papua masih sangat rendah yaitu 29,64 % pada tri wulan 2 Tahun 2017. Kondisi demikian menuntut kita bekerja lebih keras terutama dalam pelaksanaan kegiatan harus sesuai Rencana Penyerapan anggaran yang sistematis, demikian yang diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pagu Indikatif 2018.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pagu Indikatif Kanwil Kemenkumham Papua dilaksanakan selama 3 hari tanggal 12 s/d 14 Juli 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Papua berserta operator SAIBA dan SIMAK-BMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua dan Jajaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian.
Kegiatan Tahunan ini juga menghadirkan narasumber dari Jakarta, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Unit Eselon I Setjen, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.
Banosro mengatakan sebagai aparatur Kementerian Hukum dan HAM RI dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat . Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan hasil kerja yang optimal tentunya akan meningkatkan citra Kementerian.
“Dari 33 Kantor Wilayah di Indonesia khusus pada simester II ini penyerapan anggaran terendah adalah Kanwil Papua, hal ini terkendala dengan belanja modal yang mekanismenya tidak semudah membalikan telapak tangan,” katanya
Dari capaian itu Kepala Kantor menegaskan guna memaksimalkan pencapaian penyerapan anggaran pada tri wulan III jangan berada di bawah terus ditegaskan agar semua Kepala Lapas, Kepala Imigrasi dan juga Kantor Wilayah segera berbenah dan bekerja keras.
“Saya akan mengeluarkan edaran dalam waktu dekat ke seluruh UPT kepada Kepala Lapas, Kepala Imigrasi yang berada di daerah tersebar di seluruh Papua yang santai tidak menanggapi perintah pimpinan dalam hal penganggaran maka kami akan memberikan sanksi tegas berupa administratf dan lain-lain,” tegas Banosro. ***Kristian/ Pict.Bayu dan Afief
