KUNJUNGI LAPAS KELAS II A ABEPURA KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA SAMPAIKAN PESAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
JAYAPURA,16 JUNI 2017- Suasana pagi ini cukup cerah, banyak kendaraan datang dan pergi dari Hotel Prodeo yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Perlahan sebuah mobil Kijang Inova berhenti tepat di depan Pintu Utama Lapas Abepura, bersama juga mobil lainnya dalam rombongan. Tak lama berselang Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Papua, Abner Banosro, SH.,MH keluar dari mobil paling depan dan melangkah memasuki Pintu Utama (P2U).
Kakanwil disambut oleh anggota jaga yang berpiket saat itu, serta merta melapor segala aktivitas dalam Lapas dan jumlah seluruh Napi dan Tahanan Lapas Abepura. Usai disambut Kakanwil bersama rombongan menuju ke ruang Kalapas dan selanjutnya melakukan tatap muka dengan seluruh staf dan pejabat di lingkungan Lapas Kelas II A Abepura dan menyampaikan pesan Bapak Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly.
“Kami melakukan kunjungan kerja ke Lapas Abepura merupakan lanjutan dari beberapa hari sebelumnya kunjungan kerja ke Kabupaten-kabupaten guna menyampaikan pesan Pak Menteri Hukum dan HAM RI, dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di lapas, “ kata Banosro.
Dilanjutkan, di dalam Lapas banyak potensi-potensi yang akan terjadi dan menjerumuskan kita pada tingka laku menyimpang apa bila diiming-iming dengan rupiah yang nilainya tinggi. Dalam rapat kami sampaikan dengan tegas stop dengan perilaku tersebut karena Menkumham sendiri telah berpesan kepada Kakanwil dan Kepala Disvisi, tolong ke daerah sampaikan kepada Kepala UPT jangan main-main lagi mulai terhitung 10 Mei ke atas siapa yang mau coba-coba berarti oknum tersebut tidak akan menikmati tunjangan kinerja 80% dan dirumahkan.
Di sisi lain Kakanwil mengakui masih terdapat kekurangan pegawai, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan baik kepada masyarakat maupun Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Menteri Hukum dan HAM RI terus memperjuangankan ke MENPAN dan BKN tahun 2017 yang bisa membuka formasi untuk CPNS hanya Kementerian Hukum dan HAM RI karena mengalami kekurangan pegawai yang sangat signifikan,” terangnya.
Khusus Papua jika dilaksanakan seleksi CPNS saya sendiri sudah berjuangan menghadap langsung melapor kepada Bapak Menteri dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang memiliki UPT di daerah, kalau bisa untuk nilai CAT Papua harus tersendiri tidak bisa disamakan dengan daerah lain di luar Papua, katanya
“Saya puas karena apa yang kami perjuangkan direspon baik oleh Menteri, Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pemasyarakatan maupun Imigrasi bahwa standar untuk Papua dikhususkan,” tegas Banosro
Meneruskan Pesan Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie oleh Kakanwil mengakatan, untuk 16 Pos Lintas Batas Negara di Papua, penerimaan hanya khusus untuk putra dan putri asli kampung tersebut, tidak usah rekrut dari daerah lain karena dikwatirkan Pos Lintas Batas tersebut bisa ditinggalkan kosong.
“Supaya ke depan petugas Imigrasi tersebut betah dan bekerja dengan baik, jangan sedikit-sedikit alasan karena orang tua sakit serta berbagai alasan klasik lainnya serta-merta meninggalkan Pos Lintas Batas tersebut seenaknya,” imbuhnya. **** Laporan Bayu/Pict.Kristian
